KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mendorong percepatan penegakan aturan dan tindak lanjut keputusan di pasar modal Indonesia. 

Pemerintah berharap proses penanganan pelanggaran ketentuan pasar modal dapat dilakukan lebih cepat dengan mengacu pada praktik di negara lain.

Hal tersebut disampaikan Wamenko Perekonomian, Drajad Wibowo usai melakukan pertemuan dengan Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pelaku bursa.

Drajad  menyampaikan bahwa pemerintah ingin mempercepat penegakan terhadap seluruh aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

"Kemudian yang kedua, itu adalah dari sisi enforcement terhadap rule and regulation, terhadap seluruh peraturan, perundang-undangan yang berlaku. Itu kita berharap dan sudah kita sepakati bahwa diusahakan akan dipercepat," ujar Drajad dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Kamis (12/11/2026).

Dia mengatakan, pemerintah menggunakan praktik di sejumlah negara sebagai tolok ukur. Di beberapa negara, tindak lanjut keputusan terkait penegakan aturan pasar modal dapat dilakukan dalam waktu satu hingga tiga minggu.

Baca Juga: Sentimen MSCI Tekan Pasar Modal, Wamenko Perekonomian Minta Investor Tak Panik

"Kita memakai benchmark di negara-negara lain, di mana mereka ada yang bisa satu minggu, ada yang bisa tiga minggu. Kita berharap kalau ada keputusan-keputusan itu bisa ditindaklanjuti dengan cepat," lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menepis anggapan bahwa pengawasan pasar modal Indonesia selama ini belum berjalan optimal. Menurutnya, pengawasan sebenarnya sudah dilakukan, tetapi komunikasi mengenai hasil dan keputusan pengawasan masih perlu ditingkatkan.

"Sebenarnya ada mitos yang keliru yang mengatakan bahwa pengawasan pasar modal itu kurang. Enggak, itu sudah berjalan. Cuma ternyata komunikasinya yang belum intensif," tegas Drajad.

Ke depan, komunikasi mengenai keputusan-keputusan di bidang pasar modal akan ditingkatkan. Pihak BEI juga diminta menyampaikan perkembangan terkait komunikasi atas berbagai keputusan pengawasan tersebut.

Selain penegakan aturan, pemerintah turut mendorong peningkatan nilai perusahaan tercatat atau corporate value serta penguatan edukasi bagi pemegang saham dan investor.

Kemenko Perekonomian juga menghimpun berbagai masukan kebijakan dari pelaku pasar modal, mulai dari sektor perpajakan, bea masuk, hingga energi hijau. Berbagai usulan tersebut akan ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Baca Juga: MSCI Ancam Turunkan Status Bursa RI, OJK Laporkan Pembenahan Pasar Modal ke Presiden

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News