Wamenko Perekonomian Bantah Daya Beli Masyarakat Melemah, Intip Datanya



KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo membantah anggapan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tengah mengalami pelemahan. 

Menurutnya, data konsumsi rumah tangga justru menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat masih tumbuh positif.

Dradjad menjelaskan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam beberapa periode terakhir tetap berada di atas 5%. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan penduduk yang berkisar 1%.


Dengan demikian, peningkatan konsumsi rumah tangga tidak hanya disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga mencerminkan aktivitas ekonomi masyarakat yang terus berjalan.

Baca Juga: BI Perkuat Gerakan Pangan Murah dan Kerja Sama Antar Daerah untuk Redam Inflasi

"Konsumsi rumah tangga dalam beberapa periode terakhir tetap berada di atas 5%, sementara rata-rata pertumbuhan penduduk berkisar 1%," tulis Kemenko Perekonomian dalam rilisnya, Kamis (19/11/2026).

Meski demikian, Dradjad mengakui terdapat perubahan pola konsumsi masyarakat. Pengeluaran untuk sejumlah kebutuhan, seperti pakaian dan alas kaki, memang mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.

Namun, pengeluaran masyarakat mulai bergeser ke sektor transportasi, komunikasi, restoran, hotel, hingga pariwisata.

Berdasarkan data pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kelompok restoran dan hotel mencatat pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 6,59%. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya konsumsi makanan jadi pada jasa penyediaan makan dan minum.

Menurut Dradjad, perubahan pola konsumsi tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan disrupsi digital. Aktivitas belanja yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara langsung di pusat perdagangan kini semakin beralih ke platform daring.

Oleh karena itu, dia menilai perubahan kinerja pada sektor atau jenis usaha tertentu tidak dapat langsung diartikan sebagai penurunan daya beli masyarakat. Perkembangan konsumsi di sektor lainnya juga perlu diperhitungkan.

Baca Juga: BI Waspadai Inflasi Pangan, El Nino Berpotensi Tekan Produksi hingga 2027

Dradjad menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan mengenai kondisi daya beli masyarakat. Namun, penilaian tersebut harus didukung data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dia juga mengingatkan narasi ekonomi yang tidak berlandaskan data dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha. Pada akhirnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak terhadap aktivitas konsumsi maupun investasi.

Untuk menjaga daya beli sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus menjalankan berbagai program yang berorientasi pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satunya melalui Program Magang Nasional yang menargetkan 150.000 peserta dari lulusan perguruan tinggi. Program ini diharapkan memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru sekaligus memperkuat keterhubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia usaha.

Selain itu, pemerintah mendorong penciptaan lapangan kerja melalui penguatan iklim investasi, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri, serta penyederhanaan perizinan.

Pemerintah juga mempercepat penyelesaian berbagai hambatan usaha melalui gugus tugas debottlenecking di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dradjad menilai kepastian hukum, tata kelola, dan transparansi menjadi faktor penting untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. Dengan demikian, partisipasi sektor swasta dapat meningkat dan aktivitas ekonomi semakin berkembang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News