KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Koperasi tancap gas dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa hal krusial sudah diselesaikan dan mencapai hasil.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengungkapkan bahwa dalam masa 100 hari ini pihaknya sudah melantik beberapa jajaran pejabat di Kemenkop. Ada dua Deputi yang dibuat yakni Deputi digital dan deputi bisnis development.

“Dengan dua Deputi itu, kami yakin bisa terus mengawal koperasi untuk menjadi usaha besar. Tidak kalah dengan BUMN dan perusahaan swasta lainnya,” ungkap dia saat ditemui di kantornya, Selasa (18/2).

BNI Hadirkan Fitur Simponi di wondr by BNI Permudah Pengelolaan Dana Pensiun

Ferry menjelaskan, tidak hanya mengangkat beberapa pejabat. Pihaknya juga sudah membentuk tim pengawas kinerja dari koperasi bermasalah. Dari delapan koperasi yang bermasalah, satu sudah diselesaikan. “Tinggal tujuh lagi masih kami terus bina,” ungkap dia.

Kemudian, kata Ferry pihaknya juga berhasil mendamaikan Dewan Koperasi Nasional (Dekopin) yang berkonflik. “Kami sudah damaikan sekarang. Kita Bersatu lagi untuk koperasi yang lebih kuat,” ujar dia.

Lalu, Ferry bilang pihaknya sudah mengidentifikasi beberapa koperasi yang tidak aktif. "Meskipun hanya sedikit (jumlah koperasi) tetapi berkualitas dan besar," terang dia.

Ia juga mengatakan, bahwa ada beberapa hambatan aturan yang sudah diselesaikan agar koperasi bisa masuk ke bisnis besar. “Ada 20 aturan yang menghambat koperasi. Saya sudah bilang Presiden dan DPR agar dihapus,” urai dia.

Kemudian, kata Ferry, pemerintah sudah menerbitkan peraturan untuk menghapus kredit macet para petani. Selain itu juga ada peraturan yang sekarang membolehkan koperasi menjadi penyalur pupuk bersubsidi. "Terakhir disahkan UU Miberna, sangat membahagiakan. Koperasi bisa memiliki konsesi pertambangan," terang dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News