JAKARTA. Pemerintah menyambut baik hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menyetujui Angggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pembaharuan (APBN-P) menjadi Undang-Undang. Wakil Presiden Boediono, mengatakan, dengan persetujuan itu, maka pemerintah sudah siap membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). 

Wapres menuturkan, bahwa pembagian BLSM bukanlah upaya pemerintah menyuap rakyat. Pasalnya, dana tersebut dibagikan kepada 15,5 juta masyarakat miskin. Boediono mengakui, pemberian BLSM mirip dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tapi, ada sejumlah perbaikan yang dilakukan, khususnya sasaran program tersebut. 

Menurut Boediono, pemerintah membagikan BLSM berdasarkan survei objektif dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang kemudian di update dan dikonsultasikan bersama pemerintah daerah sampai ketingkat desa dan kelurahan. Setelah itu, pemerintah mendapatkan daftar penduduk Indonesia sampai dengan 40% dari segi tingkat kesejahteraannya. 

"Itu ada datanya, per keluarga, alamat, nama dan sebagainya. Jadi ini tidak ada aspek politik dan sebagainya. Ini berdasarkan survei objektif. Jadi, kalau masih ada yang mengkhawatirkan, barangkali perlu dipikirkan bahwa dana BLSM Rp 150.000 per orang selama empat bulan itu tidak ada artinya bagi konstituen. Publik sudah sangat cerdas, Jadi, uang seperi itu tidak ada artinya untuk mempengaruhi pilihan-pilihan mereka," tutur Wapres di Kantor Wapres, Selasa (18/6).

Karena itu, Boediono bilang, pembatasan pembagian BLSM selama empat bulan saja, merupakan salah satu upaya menghindari terjadinya unsur politik menjelang pemilu 2014.

Wapres meminta semua pihak tidak perlu khawatir bahwa dana bantuan tersebut disalahgunakan. Boediono mengajak seluruh elemen masyarakat menghargai kecerdasan masyarakat Indonesia, yang saat ini semakin rasional dalam memilih calon pemimpinnya.

Dana BLSM yang dibagikan terhadap 15,5 juta penduduk itu terdiri dari masyarakat sangat miskin sampai dengan rumah tangga yang melebihi kategori miskin. Selain itu, ada juga masyarakat yang pendapatan per bulannya berada sedikit di atas upah minimum regional setempat. "Jadi bukan yang sangat miskin sekali, tapi mencakup skala ekonomi yang cukup luas dari masyarakat kita," ujar Boediono.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan