KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Piranti keuangan dan ekonomi syariah bisa menjadi pilihan rakyat Indonesia yang ingin menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan ekonomi dan keuangannya.

"Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim membutuhkan pilihan piranti ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan prinsip yang dianut. Prinsip ini merupakan prinsip yang sesuai dan nantinya bisa memperkokoh ketahanan ekonomi nasional," kata Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma'ruf Amin, Rabu (13/11) di Jakarta.

Ma'ruf memandang saat ini kegiatan ekonomi umat masih tertinggal. Oleh karena itu, ia berharap adanya keterlibatan umat yang semakin besar dalam kegiatan ekonomi secara langsung sehingga nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan miskin.

Baca Juga: Tingkatkan ekonomi syariah, BI dorong pembentukan holding pesantren

Selain itu, dengan semakin banyaknya keterlibatan umat dalam kegiatan ekonomi dan keuangan syariah secara langsung, diharapkan bisa mengurangi kesenjangan ekonomi di negara Indonesia.

Wapres menilai bahwa Indonesia patut berbangga karena ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia berkembang sangat pesat. Bahkan menurut laporan Islamic Finance Development Indicators (IFDI) 2019, keuangan syariah di Indonesi ada pada posisi keempat.

"Dengan data IFDI 2018 sebelumnya, Indonesia berada pada urutan ke-10 dari 131 negara dengan pasar keuangan terbesar indikator IFDI. Ini disusun berdasar kriteria pertumbuhan keuangan syariah secara kuantitatif," tambah Ma'ruf Amin.

Meski begitu, peran ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih jauh dibandingkan ekonomi dan keuangan konvensional. Wapres pun mengungkapkan data hingga Januari 2019, market share keuangan syariah di Indonesia termasuk perbankan dan asuransi baru mencapai 8,6%. Bahkan, share perbankan syariah baru 5,6%.

Oleh karena itu, Ma'ruf mengimbau agar dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan perekonomian dan keuangan syariah.

Baca Juga: Pahlawan Ekonomi Syariah

"Namun, jangan lupa kita juga harus tetap mengembangkan ekonomi dan keuangan konvensional juga. Jadi tidak berarti membenturkan dengan kemampuan ekonomi dan keuangan masing-masing," tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi