KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Permintaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin  agar para santri bisa pulang ke rumah saat Lebaran 2021 menuai polemik. Wapres minta agar para santri dikecualikan dari aturan larangan mudik lebaran 2021 yang diatur oleh pemerintah

Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi dalam videonya akhir pekan lalu, yang ditulis Minggu (24/4, Wapres minta ada dispensasi para santri bisa pulang ke rumah masing-masing tidak dikenai aturan-aturan yang ketat terkait larangan mudik saat pandemi corona seperti saat ini.

Masduki menyebut, Lebaran adalah waktu bagi santri untuk pulang ke rumah setelah melakukan proses belajar di Pondok Pesantren. Para santri ini disebut banyak yang pulang bahkan sampai lintas wilayah.

"Saat terjadi larangan mudik Lebaran,  nanti itu juga akan terjadi para santri pondok pesantren akan pulang dari belajar. Tentu saja kalau kita mengikuti peraturan-peraturan yang ada para santri yang sedang pulang belajar dari pesantren ke rumah masing-masing itu terkadang banyak yang lintas wilayah, oleh itu dalam hal ini perlu ada semacam dispensasi," kata Masduki.

Baca Juga: Kunjungan ke pusat perbelanjaan diramal naik akibat larangan mudik

Sebagai gambaran, dispensasi kepada santri ini disebut telah diterapkan oleh Jawa Timur. Ia berharap daerah-daerah lain diminta untuk ikut memberikan kemudahan bagi santri untuk pulang.

“Satu contoh yang bagus itu sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur. Bagaimana supaya daerah daerah yang lain seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, ataupun daerah-daerah lain itu memberikan kemudahan khusus ke para santri yang pulang belajar dari pesantren," kata Masduki.

Sebelumnya, selain mengusulkan agar para santri dapat dispensasi dari  larangan mudik 2021, Ma'ruf Amin juga minta kepada Pengurus Besar NU untuk mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo ataupun dirinya agar diberikan keringanan untuk para santri.  Ini dilakukan agar para santri bisa pulang dan bertemu keluarganya.

Usulan Wapres ini langsung menuai kritikan, salah satunya dari Masyarakat Transportasi Indonesia. 

Baca Juga: Ribuan polisi jaga pos penyekatan larangan mudik di Jabodetabek, ini lokasinya

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno menyebut, jika pengecualian dari larangan mudik untuk santri ini dikabulkan, beleid larangan mudik ini  diskriminatif.

"Banyak pihak sudah sepakat, sampai-sampai pengusaha bus yang terdampak besar mau mentaati pemerintah. Justru sekarang tiba-tiba ada permintaan dispensasi dari penguasa," kata Djoko.

Dispensasi akan menghambat upaya pemutusan mata rantai penyebaran corona. Selain itu, akan turut mengurangi marwah pemerintah sebagai pihak yang getol menyuarakan larangan mudik Lebaran tahun ini. Permintaan dispensasi ini juga bisa memacu pihak-pihak lain untuk meminta pengecualian atas beleid larangan mudik tersebut. 

Baca Juga: Jepang umumkan keadaan darurat Covid-19, KBRI Tokyo imbau WNI tak mudik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Titis Nurdiana