JAKARTA. Wakil Presiden Boediono mengungkapkan, masterplan percepatan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) tidak hanya pada tataran konsep tetapi juga harus ada tujuan yang konkrit."Konsep program-program pengembangan UMKM, sudah terlalu banyak, penggagas konsep juga sudah terlalu banyak. Masalahnya bagaimana menyatukan semua itu," katanya saat membuka rapat kerja penyusunan masterplan di Smesco, Sabtu (14/5).Lanjut Boediono, mungkin hal yang bisa dilakukan dengan memilih mana saja program yang jalan atau tidak. Boediono menegaskan, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengembangkan KUMKM. Pasalnya, dalam struktur ekonomi Indonesia, didominasi oleh sektor mikro.Sebut saja, dari 54 juta unit usaha yang terdaftar, 98% yakni unit mikro, dan memberikan 91 % angkatan kerja. Sedangkan untuk usaha menengah dan besar kurang lebih hanya 1% dengan jumlah yang bekerja hanya sekitar kurang 6% dari angkatan kerja. "Ini potret struktur ekonomi kita. Jika ingin ekonomi kita inikmati oleh sebagian besar masayarakat, tentu koperasi perlu mendapatkan perhatian khusus," katanya.Selanjutnya, dalam penyusunan masterplan harusa menonjolkan simpul strategis untuk action , dengan demikian tidak semua dilaksanakan yang akhirnya hasilnya minimal. "Harus ada kesepakatan simpul mana yang akan dilaksanakan bersama-sama, selain itu petakan koordinasi tugas," katanya.
Wapres: Masterplan pengembangan KUMKM harus punya tujuan konkrit
JAKARTA. Wakil Presiden Boediono mengungkapkan, masterplan percepatan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) tidak hanya pada tataran konsep tetapi juga harus ada tujuan yang konkrit."Konsep program-program pengembangan UMKM, sudah terlalu banyak, penggagas konsep juga sudah terlalu banyak. Masalahnya bagaimana menyatukan semua itu," katanya saat membuka rapat kerja penyusunan masterplan di Smesco, Sabtu (14/5).Lanjut Boediono, mungkin hal yang bisa dilakukan dengan memilih mana saja program yang jalan atau tidak. Boediono menegaskan, tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak mengembangkan KUMKM. Pasalnya, dalam struktur ekonomi Indonesia, didominasi oleh sektor mikro.Sebut saja, dari 54 juta unit usaha yang terdaftar, 98% yakni unit mikro, dan memberikan 91 % angkatan kerja. Sedangkan untuk usaha menengah dan besar kurang lebih hanya 1% dengan jumlah yang bekerja hanya sekitar kurang 6% dari angkatan kerja. "Ini potret struktur ekonomi kita. Jika ingin ekonomi kita inikmati oleh sebagian besar masayarakat, tentu koperasi perlu mendapatkan perhatian khusus," katanya.Selanjutnya, dalam penyusunan masterplan harusa menonjolkan simpul strategis untuk action , dengan demikian tidak semua dilaksanakan yang akhirnya hasilnya minimal. "Harus ada kesepakatan simpul mana yang akan dilaksanakan bersama-sama, selain itu petakan koordinasi tugas," katanya.