JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla ternyata gerah juga mendengar rumor bahwa privatisasi Krakatau Steel (KS) melalui mitra strategis bertujuan untuk menggalang dana kampanye Pemilu 2009, khususnya untuk partai Golkar. Menurutnya, privatisasi KS murni memiliki tujuan ekonomi. Salah satunya, agar pasokan baja nasional terpenuhi oleh industri dalam negeri. "Privatisasi Krakatau Steel tidak ada kepentingan politik," tegasnya di Istana Wapres, Jumat (30/5).

Kalla menjelaskan, agar Indonesia tidak lagi tergantung pada pasokan baja dari luar negeri, maka, produksi baja Indonesia harus ditingkatkan sekitar 7 hingga 10 juta ton. "Kalau tidak, maka kita akan terus bergantung pada Brazil atau Cina. Lalu, kalau ada masalah di negara tersebut bagaimana? Habis kita," katanya. Kalla juga mengatakan, bahwa opsi initial public offering (IPO) kurang pas untuk kondisi pasar bursa saat ini. Meski demikian, pemerintah belum memutuskan apakah akan memilih pola IPO atau strategic partnership.

Sebelumnya, Ketua MPR Hidayat Nurwahid meminta agar privatisasi KS tidak dibawa ke dalam area politik. Sejumlah kalangan pun menduga privatisasi tersebut merupakan upaya Golkar untuk menggalang dana. "Politisi kalau melakukan apa saja pasti diomongin. Kami impor diomongin, tidak impor diomongin. Sulit sekali bicara dengan orang yang tidak tahu persoalan," tegas Kalla.

Sementara itu, Menneg BUMN Sofyan Djalil di kantor Presiden, meminta urusan privatisasi KS tidak diseret dalam arena politik. Ia juga menyayangkan pihak yang menolak privatisasi KS dan menunggu pemilu 2009 usai. "Privatisasi semata-mata isu bisnis, isu keuntungan, tapi sekarang sudah kemana-mana. Ada yang bicara jangan dulu karena mau pemilu. Apa urusannya pemilu dengan IPO? Apa urusannya pemilu dengan KS?" tanya Sofyan.

Senada dengan Kalla, Sofyan menegaskan bahwa privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja KS agar mampu meningkatkan kapasitas produksi. Pasalnya, selama 30 tahun tidak ada peningkatan produksi di tubuh perusahaan pelat merah itu. "Dalam perhitungan kami, pada tahun 2012 kebutuhan baja dalam negeri mencapai di atas 10 juta ton. kalau produksi kita cuma 2,5 juta ton, maka kita akan menjadi pengimpor baja terbesar," ungkap Sofyan. Sofyan juga meminta serikat pekerja tidak khawatir dengan isu PHK bila ada mitra strategis yang masuk ke KS. Karena, pemerintah berencana melepas maksimal sekitar 40 persen saham, baik melalui opsi IPO ataupun strategic partnership. "Pemerintah masih menjadi pemegang saham dominan. Tidak usah khawatir, selama kita masih pegang mayoritas," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Test Test