KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Visi Indonesia menjadi pusat produsen halal dunia masih menjadi fokus pemerintah dalam memajukan industri ekonomi dan keuangan syariah di tanah air.

Saat dimintai tanggapannya oleh awak media, Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin memastikan pelaku industri halal di luar negeri memiliki minat yang tinggi dalam melihat potensi industri halal di Indonesia.

“Pelaku industri halal di sini juga mereka berminat. Setelah tahu potensi halal kita besar, mereka juga akan mengarahkan perdagangannya ke industri halal,” jawab Wapres di Lobi Hotel JW Marriott Marquis Shanghai Pudong, Shanghai, Tiongkok, Selasa (19/09/2023).

Wapres mengungkapkan bagi para calon investor yang memiliki komitmen dalam berinvestasi di Indonesia akan diberikan fasilitas yang mendukung dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Baca Juga: Bertemu Pengusaha Besar Tiongkok, Wapres Dorong Kerja Sama TCTP Rambah Sektor Halal

“Dan BKPM sendiri sudah siap untuk memberikan fasilitas bagi calon investor yang memang memiliki komitmen kuat untuk berinvestasi di Indonesia,” jelas Wapres.

Lebih jauh, Wapres mengungkapkan saat ini para investor dapat lebih mudah dalam melakukan penanaman modal di Tanah Air, sebab adanya Undang-Undang Cipta Kerja dapat membuat prosedur investasi lebih sederhana dan harmonis.

“Dari regulasi juga sudah dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja,” terang Wapres.

“Termasuk kebijakan insentifnya, baik fiskal maupun nonfiskal, dan juga sudah menyiapkan platform ekologi yang memudahkan jalan investor,” imbuhnya.

Baca Juga: Wapres Dorong Wujudkan Sinergi dan Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Syariah

Di sisi lain Wapres menyebutkan telah dibentuknya Kawasan Industri Halal (KIH) di beberapa wilayah Tanah Air yang menjadi bagian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai upaya memajukan industri halal.

“Khusus untuk industri halal, Indonesia sudah menyiapkan tiga kawasan Industri halal yang saat ini itu di Sidoarjo, Bintan, dan Serang Banten,” ujar Wapres.

“Saat ini pemerintah juga sudah berupaya memberikan insentif yang baik dengan memroses pembentukan KEK. Jadi KIH itu kita jadikan sebagai bagian dari KEK. Jadi ada kemudahan-kemudahan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .