JAKARTA. Warga Kalibata City menggelar aksi damai di kawasan apartemen Kalibata City pada hari Sabtu (14/2/2015). Dalam aksi damai tersebut, mereka menuntut pengelola untuk segera mengesahkan perhimpunan pemilik dan penghuni rumah susun (P3RS).

Perwakilan Humas Aksi Damai Warga Kalibata City, Umi Hanik, mengatakan, P3RS adalah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. "Pembentukan P3RS justru diwajibkan oleh undang-undang," katanya kepada Kompas.com.

Upaya pembentukan P3RS ini menurut Umi sudah dilakukan sejak tahun 2011. "Kami sudah berupaya sejak tahun 2011, tetapi selalu diabaikan oleh pengelola," katanya.

Transformasi Dunia Kerja, Kemnaker Dorong Shopee Affiliate Buka Peluang Kerja Baru

Umi menuturkan, P3RS bermanfaat bagi warga untuk membentuk dan mengawasi pengelolaan rusun dan lingkungannya. "Kita yang merasakan di sini, bagaimana sumpeknya lahan parkir dan tidak adanya lahan bermain sebab dipakai parkir motor sembarangan dan dibangun kios-kios," ujar Umi.

Pembentukan P3RS ini pun diharapkan akan mengurangi angka kriminal yang marak terjadi di Kalibata City. "Banyak sekali laporan kriminal, seperti pencongkelan unit, kejadian pembunuhan, kekerasan rumah tangga, dan narkoba. Banyaknya permasalahan itu karena tidak dibentuknya P3RS oleh pengembang," ujarnya.

Umi mengatakan, berbagai upaya telah dilakukan oleh warga agar P3RS terbentuk. "Kita sudah berdialog dan beraudiensi serta belajar dari P3RS, tetapi pihak pengelola masih saja belum mengesahkannya," ujar Umi.

Umi mengatakan, pihak pengelola berjanji akan membentuk P3RS, tetapi sampai sekarang belum terwujud. "Mereka selalu mengundur-undur waktu," kata Umi. Mengenai rencana pembentukan P3RS ini, lanjut Umi, warga akan melakukan musyawarah pada tanggal 7 Maret 2015. (Ai Chintia Ratnawati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News