KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Klaim pemerintah bahwa harga beras nasional masih terkendali diuji oleh fakta di lapangan. Kendati cadangan beras pemerintah (CBP) telah menembus 4,75 juta ton yang disebut rekor tertinggi sepanjang sejarah, tekanan harga masih terjadi di sejumlah daerah. Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan, pada minggu kedua April 2026, sebanyak 83 kabupaten/kota mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras. Dari jumlah tersebut, 41 daerah tercatat memiliki harga beras yang melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Kenaikan di atas HET beras medium bahkan tersebar di 19 provinsi, dengan konsentrasi tertinggi di Sumatra Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara, masing-masing mencatat 5 hingga 6 kabupaten/kota terdampak. Kondisi ini menandakan stabilitas harga belum merata secara nasional.
Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Sutanto, mengakui adanya fluktuasi harga, tetapi menyebut masih dalam batas wajar.
Baca Juga: BGN: Perputaran Uang MBG Capai Rp 1 Triliun per Hari Pemerintah mengandalkan intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menahan laju kenaikan. “SPHP beras tahun 2026 ditargetkan 828 ribu ton. Ini instrumen penting untuk stabilisasi, sehingga Bulog perlu mempercepat realisasinya,” ujar Andriko dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026). Hanya saja, realisasi penyaluran SPHP masih jauh dari target. Hingga 14 April 2026, volume yang tersalurkan baru mencapai 111,2 ribu ton sejak awal Maret. Artinya, akselerasi distribusi menjadi pekerjaan rumah utama pemerintah. Secara rata-rata nasional, harga beras medium memang masih berada di bawah HET. Per 12 April, harga di Zona I tercatat Rp 12.984 per kg atau 3,82% di bawah HET, Zona II Rp 13.615 per kg (2,75% di bawah HET), dan Zona III Rp 15.178 per kg (2,08% di bawah HET). Namun, ketimpangan distribusi mulai terlihat. Di DKI Jakarta dan Banten misalnya, realisasi penyaluran SPHP baru mencapai 1,45 ribu ton dari target 46,82 ribu ton hingga akhir tahun. Rendahnya penyerapan ini berpotensi menghambat efektivitas stabilisasi harga. Selain SPHP, pemerintah juga mengandalkan bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat. Program ini menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng secara gratis. Hingga 15 April, realisasi bantuan pangan tercatat 87,4 juta kilogram beras dan 17,5 juta liter minyak goreng, yang telah menjangkau 34 provinsi. Namun, empat provinsi di Papua masih belum tersentuh distribusi, mencerminkan tantangan logistik yang belum terselesaikan. Di sisi lain, pemerintah memiliki bantalan kuat dari sisi stok.
Baca Juga: BP BUMN dan Ditjen Pajak Percepat Integrasi Pembayaran Pajak Digital Luar Negeri Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 4,75 juta ton dan berpotensi menembus 5 juta ton dalam waktu dekat.
“Ini tidak pernah terjadi sejak Indonesia merdeka,” ujarnya. Melimpahnya stok turut berkontribusi terhadap stabilitas inflasi beras. Pada Maret 2026, inflasi beras tercatat 0,65%, jauh lebih rendah dibandingkan lonjakan 5,61% pada September 2023 dan 5,28% pada Februari 2024. Namun demikian, lonjakan harga di puluhan daerah menjadi sinyal bahwa persoalan bukan semata ketersediaan stok, melainkan distribusi dan ketepatan intervensi. Tanpa percepatan penyaluran dan penguatan pengawasan di daerah rawan, tekanan harga beras berisiko kembali membesar. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
