KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bocor menunjukkan, Korea Utara telah mencuri uang senilai US$ 2 miliar atau setara Rp 28 triliun (dihitung dengan kurs US$ 1= Rp 14.000) untuk mendanai program senjatanya dengan menggunakan serangan siber.

Laporan rahasia tersebut menyebut Pyongyang menargetkan bank-bank dan bursa mata uang kripto untuk mendapatkan dana segar.

Baca Juga: Korea Utara tembakkan lagi rudal ketiga, Donald Trump anggap enteng

Sejumlah sumber BBC mengonfirmasi hal tersebut dan kini PBB tengah melakukan investigasi 35 serangan siber yang pernah terjadi.

Baca Juga: Korea Utara tembakkan lagi rudal ketiga, Donald Trump anggap enteng Seperti yang diketahui, pada Selasa (6/8), Korut telah meluncurkan dua rudal, yang merupakan peluncuran rudal keempat dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.

Dalam pernyataannya pada Rabu, pimpinan Korut Kim Jong-un bilang, peluncuran tersebut dilakukan sebagai peringatan terhadap dilakukannya latihan militer gabungan yang dilakukan oleh AS dan Korea Selatan.

Baca Juga: Korut tembakkan rudal balistik jarak pendek untuk hentikan latihan militer Korsel-AS

Pyongyang menggambarkan latihan bersama tersebut sebagai hal yang melanggar kesepakatan perdamaian.

Baca Juga: Korut tembakkan rudal balistik jarak pendek untuk hentikan latihan militer Korsel-AS Laporan bocor yang dikirimkan ke komite sanksi Korut PBB itu juga menyebut, Pyongyang menggunakan syber-space untuk meluncurkan serangan canggih sehingga dapat mencuri dana dari sejumlah institusi finansial dan bursa kripto untuk mendongkrak pendapatan.

Baca Juga: Korea Utara dikabarkan masih akan menambakkan rudal lagi pada bulan Agustus ini

Sejumlah ahli juga tengah menginvestigasi aktivitas penambangan siber -penggunaan komputer canggih untuk mengumpulkan mata uang virtual- yang didisain untuk mendapatkan mata uang asing.

Baca Juga: Uji rudal Korut terbang 250 km, Jepang tak merasa terancam langsung Selain itu, ditambahkan pula, serangan Korut terhadap bursa kripto memungkinkan mereka untuk mendapatkan pendapatan yang sulit dilacak, tidak mendapat pengawasan pemerintah dan minim regulasi dibanding dengan sektor perbankan tradisional.

Sebagai respon terhadap laporan PBB ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kepada Reuters: "Kami mengimbau seluruh negara untuk mengambil tindakan dalam menghentikan aktivitas siber Korea Utara yang mencurigakan, yang mendapatkan pendapatan untuk digunakan dalam pengembangan program rudal."

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie