BOGOR. Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Kahmi) meminta pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk mewaspadai penyelewengan dana APBN menjelang pemilu 2009. Hal ini disampaikan Ketua Harian Majelis Nasional Kahmi Laode M Kamaluddin di hadapan Wapres Jusuf Kalla dan anggota Kahmi pada HUT Kahmi ke 42 di Istana Bogor, Minggu (19/10). "Kami memberi peringatan jangan sampai terjadi kebocoran anggaran yang membuka peluang masuknya KPK," ucap Laode.Kahmi mengingatkan, peluang kebocoran ini terkait langkah pemerintah yang akan mempercepat penyerapan APBN dan APBD guna meredam dampak krisis global. Apalagi saat ini sudah memasuki tahapan pemilu yang sarat dengan kepentingan politik. Tidak mustahil anggaran negara digunakan untuk kepentingan politik.Kahmi juga menyambut baik terbitnya Perpu Nomor 4/2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) dan sepakat dengan langkah pemerintah untuk menyelamatkan pasar modal melalui kebijakan buy back (pembelian saham kembali) saham-saham BUMN untuk mendongkrak indeks harga saham gabungan (IHSG). Namun Kahmi tetap meminta pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur dan memberikan perhatian khusus kepada sektor UMKM. "Pengalaman menunjukkan bahwa sektor UMKM menjadi penopang krisis ekonomi 1997," urai Laode.Sementara Wapres Jusuf Kalla menanggapi bahwa saat ini kondisi perekonomian nasional masih relatif baik dan terkendali. "Sejauh ini ekonomi baik, krisis ini harus bisa kita jadikan peluang," ucapnya.