KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu mewaspadai terjadinya pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di 2025 akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet mengatakan bahwa sebagian besar anggaran untuk program MBG memang sudah dialokasikan dalam APBN 2025. Sehingga pemerintah sudah memperhitungkan pengaruh tambahan anggaran belanjaa terhadap target defisit 2025. Hanya saja, Yusuf menekankan bahwa pergerakan defisit anggaran akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk potensi perluasan cakupan dan anggaran MBG, serta bagaimana asumsi makro seperti target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.
Dia menilai target pertumbuhan ekonomi pada 2025 sebesar 5,2% akan menantang mengingat beberapa indikator ekonomi pada tahun ini menunjukkan perlambatan.
Baca Juga: Emiten BUMN Ketiban Program Makan Bergizi Gratis "Salah satunya adalah bagaimana pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang di tahun depan jika tidak ada intervensi yang substansial diperkirakan akan relatif sama pertumbuhan dibandingkan dengan kondisi tahun ini," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id, Minggu (24/11). Yusuf juga mengingatkan bahwa pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang direncanakan pemerintah pada tahun depan bisa memiliki dampak ganda. Meski dapat meningkatkan penerimaan negara, kebijakan tersebut juga berpotensi memicu inflasi, yang pada akhirnya dapat menekan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. "Jika daya beli masyarakat ini akhirnya terdistorsi maka dia akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Dan pertumbuhan ekonomi yang melesat saya kira juga akan ikut menentukan pencapaian target penerimaan pajak di tahun depan," katanya.
Baca Juga: Menguji Kesiapan Pasokan Pangan Lokal untuk Memenuhi Program Makan Bergizi Gratis Mengenai proyeksi defisit anggaran 2025, Yusuf memiliki dua skenario. Skenario pertama menunjukkan defisit anggaran yang diperkirakan tetap terjaga pada 2,53% PDB, meskipun dengan konsekuensi perlu adanya relokasi anggaran belanja untuk mempertahankan target tersebut, terutama jika kinerja penerimaan negara tidak memenuhi harapan. Skenario kedua, lanjut Yusuf, menunjukkan bahwa defisit anggaran dapat melebar jika perekonomian melambat, sementara pemerintah tetap harus mengejar target belanja yang telah ditetapkan. "Ada potensi defisit akan melebar ketika perekonomian melambat dan asumsinya target belanja tetap harus dikejar," imbuh Yusuf.
Baca Juga: Penuhi Program Makan Bergizi Gratis dari Pangan Lokal, Rantai Pasok Harus Dibenahi Seperti yang diketahui, pemerintah akan mulai menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) pada awal Januari nanti.Khusus di tahun 2025, pemerintah akan mengucurkan anggaran senilai Rp 51,53 triliun untuk mendukung program tersebut. Rencananya anggaran sebesar Rp 51,53 triliun pada 2025 ini akan menyasar kepada 17 juta jiwa penerima manfaat. Pelaksanaan program makan bergizi gratis di tahun 2025 akan dibagi menjadi tiga tahapan. Pada periode Januari-Maret, pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 3,48 triliun yang akan disalurkan kepada 2,95 juta siswa dan santri, serta 510 ribu ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Selanjutnya, pada periode April-Juni, pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 6,69 triliun yang akan diberikan kepada 6 juta siswa dan santri, serta 1,08 juta ibu menyusui, ibu hamil dan balita.
Baca Juga: Menanti Arah Pemerintahan Prabowo, Simak Proyek Rupiah di Akhir Tahun Terakhir, periode Juli-Desember, pemerintah akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 41,34 triliun untuk 15 juta siswa dan santri, serta 2,89 juta ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan bahwa jika program MBG ini terus berjalan hingga mencapai target 100% pada tahun 2029, defisit APBN diperkirakan akan mencapai 3,34% dari PDB pada tahun 2029. Angka ini melebihi ambang batas aman yang diatur dalam UU dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5%.
"Bahkan ketika menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi yang optimistis sebesar 7%, defisit anggaran tetap diprediksi akan melampaui ketentuan konstitusi yaitu sebesar 3,1%," kata Bhima.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Wahyu T.Rahmawati
