JAKARTA. Rencana pemerintah membentuk lembaga baru pajak bakal seret. Sejumlah fraksi di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) was-was dengan kekuasaan aparat pajak yang membesar.

Mereka juga khawatir bakal sulit berkoordinasi lantaran lembaga ini lepas dari Kementerian Keuangan (Kemkeu). Pasalnya, sesuai dengan draf RUU KUP yang dimiliki KONTAN, selain memiliki kekuasaan besar, lembaga ini akan bertanggungjawab langsung ke Presiden. (KONTAN, 24 Mei 2017).

Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Soepriyatno mengatakan, pemisahan Ditjen Pajak dari Kemkeu akan membuat rumit birokrasi. Apalagi DPR telah mendapat surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) untuk tak membuat lembaga baru karena pembiayaannya cukup besar.

DPR maunya simpel saja, jangan rumit dengan bikin lembaga baru lagi," tandasnya kepada KONTAN, Kamis (25/5). Rumitnya birokrasi akan membuat adanya saling lempar kesalahan antara lembaga pajak dengan Kemkeu ketika ada masalah.

Merujuk RUU KUP, Menkeu menetapkan target penerimaan pajak. Ditjen pajak menjadi eksekutornya. Beroperasi 1 Januari 2018, lembaga baru itu akan mengambil alih semua tugas, fungsi, dan wewenang Ditjen Pajak.

Lembaga ini juga memiliki diskresi pengelolaan sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan organisasi. Melapor langsung ke Presiden, tanggungjawab laporan lembaga pajak ini tetap lewat Menkeu.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno bilang, meski sepakat dengan poin-poin yang ada dalam draf revisi RUU KUP. Namun pembentukan lembaga pajak anyar berat bisa terealisasi. "Yang berat hanya pembentukan badan tersendiri, harus dipikirkan matang dan cermat karena ada untung dan ruginya," ujarnya.

Di satu sisi, lembaga pajak memiliki otoritas jelas, tegas dan besar karena bertanggungjawab langsung ke presiden. Hanya di sisi lain, lembaga itu bisa memunculkan lembaga superbody yang susah berkoordinasi dengan lembaga lain. Apalagi Dirjen Pajak masih memiliki masalah rendahnya kepercayaan masyarakat.

Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Asan menambahkan, agar pemisahan itu disetujui DPR, pemerintah harus bisa menyiapkan alasan yang tepat, termasuk potensi ke penerimaan negara. "Kalau bisa meyakinkan untuk menambah penerimaan negara tentu kami dukung," ujar politi Partai Demokrat ini.

Adapun, kata Ketua Komisi XI Melchias Markus Mekeng, sampai saat ini pembahasan RUU KUP belum menjadi fokus Komisi XI. Komisi XI sibuk menyiapkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 dan seleksi calon dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurut politisi Partai Golkar ini, RUU KUP akan dibahas berbarengan dengan RUU Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terkait rencana pembentukan lembaga baru, dia bilang walau ada nilai plus, namun melihat kepercayaan publik yang rendah, perlu ada pengawasan ketat dari dalam dan luar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia