JAKARTA. Fundamental ekonomi Indonesia yang sudah cukup kuat diakui oleh delegasi-delegasi yang hadir dalam World Economic Forum (WEF) on East Asia. Namun, pemerintah masih memiliki berbagai hambatan yang harus dibenahi segera. Infrastruktur Indonesia menjadi sorotan utama lantaran saat ini dinilai tidak memadai. Hal ini sangat mempengaruhi iklim bisnis dan investasi yang mampu menggerakkan dan mempercepat perekonomian Indonesia. Chief Executive Essar Group asal India Prashant Ruia mengakui sisi fundamental ekonomi nasional. “Tapi Indonesia masih memiliki banyak hambatan, terutama infrastruktur,” ungkap Ruia, Minggu, (12/6). Dia mengakui kebutuhan pendanaan dan investasi di bidang infrastruktur untuk Indonesia dan kawasan Asia cukup signifikan. Ruia menyebutkan, untuk kebutuhan investasi infrastruktur di kawasan Asia dibutuhkan dana sebesar US$10 triliun. Pihaknya berharap, keberadaan infrastruktur menjadi fokus pemerintah Indonesia, dan dengan skema kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) dapat mempercepat ketersediaan infrastruktur di dalam negeri. “Agar iklim investasi dan bisnis lebih kondusif,” ungkapknya.
WEF nilai Infrstruktur merupakan hambatan investasi terbesar di Indonesia
JAKARTA. Fundamental ekonomi Indonesia yang sudah cukup kuat diakui oleh delegasi-delegasi yang hadir dalam World Economic Forum (WEF) on East Asia. Namun, pemerintah masih memiliki berbagai hambatan yang harus dibenahi segera. Infrastruktur Indonesia menjadi sorotan utama lantaran saat ini dinilai tidak memadai. Hal ini sangat mempengaruhi iklim bisnis dan investasi yang mampu menggerakkan dan mempercepat perekonomian Indonesia. Chief Executive Essar Group asal India Prashant Ruia mengakui sisi fundamental ekonomi nasional. “Tapi Indonesia masih memiliki banyak hambatan, terutama infrastruktur,” ungkap Ruia, Minggu, (12/6). Dia mengakui kebutuhan pendanaan dan investasi di bidang infrastruktur untuk Indonesia dan kawasan Asia cukup signifikan. Ruia menyebutkan, untuk kebutuhan investasi infrastruktur di kawasan Asia dibutuhkan dana sebesar US$10 triliun. Pihaknya berharap, keberadaan infrastruktur menjadi fokus pemerintah Indonesia, dan dengan skema kerjasama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP) dapat mempercepat ketersediaan infrastruktur di dalam negeri. “Agar iklim investasi dan bisnis lebih kondusif,” ungkapknya.