KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah berencana menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) setelah libur Hari Raya Idul Fitri sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini muncul di tengah gejolak harga minyak global yang dipicu ketegangan geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Langkah tersebut dinilai berpotensi menghemat penggunaan energi secara signifikan serta mengurangi tekanan terhadap anggaran subsidi energi nasional. Pemerintah memperkirakan, penerapan WFH selama satu hari dalam sepekan mampu menghemat hingga 20% konsumsi BBM.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan ini tidak akan diterapkan setiap hari. Pemerintah memilih skema terbatas guna menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas kerja.
Baca Juga: Dampak Harga Minyak: Pemerintah Pangkas Anggaran K/L, Apa Efeknya? “WFH akan kami detailkan. Namun, setelah Lebaran akan mulai diberlakukan, baik untuk ASN maupun sebagai imbauan bagi sektor swasta. Kecuali yang bergerak di pelayanan publik,” ujar Airlangga usai melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Sabtu (21/3/2026). Ia menambahkan, pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan serta Kementerian Dalam Negeri agar implementasi kebijakan berjalan optimal di berbagai sektor. Senada dengan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kebijakan WFH dapat memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi energi nasional, terutama melalui pengurangan mobilitas harian masyarakat. "Secara perhitungan kasar, WFH dapat menghemat sekitar 20% konsumsi BBM,” kata Purbaya. Menurutnya, pembatasan WFH hanya satu hari dalam seminggu merupakan langkah yang tepat untuk menjaga produktivitas kerja tetap optimal. Pemerintah tidak ingin fleksibilitas kerja justru menurunkan kinerja pegawai. “Kalau terlalu sering WFH, dikhawatirkan produktivitas menurun. Karena itu, satu hari dinilai cukup untuk menjaga efektivitas kerja,” ujarnya. Selain efisiensi energi, penentuan hari WFH—misalnya pada hari Jumat—juga berpotensi menciptakan akhir pekan yang lebih panjang. Hal ini diyakini dapat mendorong aktivitas rumah tangga sekaligus memberikan stimulus ringan bagi sektor pariwisata domestik. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengusulkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi potensi krisis energi, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan pribadi serta penerapan sistem kerja fleksibel.
Baca Juga: Diskon dan Bansos Ramadan Diharap Dongkrak Ekonomi Kuartal I-2026 Prabowo mencontohkan beberapa negara di kawasan seperti Pakistan dan Filipina yang telah lebih dulu menerapkan sistem kerja hybrid, yakni empat hari kerja tatap muka dan satu hari kerja daring.
Menurutnya, Indonesia memiliki pengalaman selama pandemi COVID-19 dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh yang terbukti cukup efektif dan dapat kembali dioptimalkan dengan dukungan teknologi saat ini. “Kemudian work from home/bekerja dari rumah, waktu COVID kita lakukan, cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga, mungkin 75% karyawan dan pegawai bisa kerja dari rumah. Sekarang ada vicon (video conference), ada banyak teknologi, 30 tahun yang lalu nggak ada,” ungkap Prabowo. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH pasca Lebaran diharapkan menjadi solusi jangka pendek yang efektif untuk menekan konsumsi energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
