KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan pada akhir Maret 2026 sebagai bagian dari strategi efisiensi energi di tengah ketidakpastian global. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan tersebut segera diumumkan setelah melalui pembahasan di tingkat pemerintah. Langkah ini diharapkan dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), khususnya dari mobilitas aparatur sipil negara (ASN) di kota-kota besar. Namun, sejumlah kalangan menilai dampaknya terhadap efisiensi energi dan beban fiskal negara relatif terbatas.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Badiul Hadi mengatakan, kebijakan WFH sebagai instrumen penghematan BBM terlihat menarik di permukaan, tetapi cenderung bersifat jangka pendek dan simbolik jika dilihat dalam skala Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara teori, pengurangan mobilitas ASN memang dapat menekan konsumsi BBM harian. Namun, konsumsi BBM nasional tidak hanya didominasi perjalanan ASN, melainkan juga sektor logistik, industri, dan transportasi umum yang porsinya jauh lebih besar. “Artinya, dampak fiskal dari WFH terhadap penghematan subsidi energi relatif kecil dibanding total beban subsidi yang terus meningkat,” ujar Badiul kepada Kontan, Minggu (29/3/2026).
Baca Juga: Apindo Sebut Skema WFH untuk Hemat BBM Tak Bisa Diterapkan di Semua Sektor Ia memproyeksikan, dengan asumsi moderat sekitar 50% dari ±4,2 juta ASN menerapkan WFH dan menghemat rata-rata 1 liter BBM per hari kerja, potensi penghematan bisa mencapai sekitar 554 juta liter per tahun. Namun, setelah memperhitungkan faktor kebocoran (leakage) dan pergeseran konsumsi energi ke rumah tangga, dampak riilnya diperkirakan hanya sekitar Rp 1 triliun hingga Rp 1,2 triliun per tahun. Nilai tersebut kurang dari 1% total subsidi energi nasional, sehingga lebih mencerminkan efisiensi marginal ketimbang solusi strategis. Bahkan, terdapat risiko cost shifting, di mana beban energi berpindah dari negara ke individu melalui kenaikan konsumsi listrik rumah tangga tanpa pengurangan signifikan pada konsumsi energi secara agregat. Selain itu, Badiul menilai kebijakan ini berpotensi menimbulkan moral hazard, karena pemerintah terlihat responsif terhadap ancaman krisis energi, tetapi belum menyentuh akar persoalan utama, yakni ketergantungan struktural terhadap BBM fosil dan lemahnya reformasi sektor transportasi. Ia juga mengingatkan, jika tidak dirancang matang, WFH berisiko menurunkan kualitas layanan publik, terutama pada sektor yang masih bergantung pada kehadiran fisik. “Efisiensi energi bisa menjadi semu jika dibayar dengan penurunan produktivitas birokrasi dan kualitas pelayanan,” ujarnya. Untuk jangka panjang, Badiul menekankan perlunya reformasi struktural, antara lain percepatan transportasi publik massal berbasis listrik, perbaikan skema subsidi energi agar lebih tepat sasaran, serta peningkatan investasi pada energi alternatif seperti biofuel, kendaraan listrik, dan energi terbarukan.
Baca Juga: Mobilitas Kembali Normal Pasca Lebaran, Motor Listrik Jadi Alternatif Hemat BBM Di sisi lain, pelaku industri menilai kebijakan WFH tetap memiliki dampak positif terhadap efisiensi konsumsi energi. Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC), Hadi Ismoyo menyebut pengurangan mobilitas pekerja dapat menekan konsumsi BBM secara signifikan. Menurut dia, pemanfaatan teknologi digital seperti rapat daring dapat menjaga produktivitas bisnis tetap berjalan. “Dengan optimalisasi virtual meeting, tujuan bisnis tetap bisa tercapai,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (29/3/2026).
Hadi juga mendorong pemerintah tetap fokus pada langkah jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi. Beberapa di antaranya adalah menggalakkan kembali program konversi BBM ke gas, konversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik, serta pembangunan fasilitas penyimpanan seperti tank farm atau floating storage untuk meningkatkan cadangan BBM dari 20 hari menjadi 45 hari melalui kolaborasi dengan swasta. Selain itu, ia menekankan pentingnya kelanjutan program biodiesel menuju B50, pengembangan bioetanol untuk campuran E10 hingga E30, serta percepatan eksplorasi migas melalui road map eksplorasi masif di sejumlah wilayah prospektif.
Baca Juga: Harga Minyak Naik, B50 Didorong Jadi Solusi Tekan Impor BBM Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
