KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah mengkaji opsi penerapan Work From Home (WFH) atau kerja dari rumah sebagai langkah strategis untuk menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran meningkatnya harga energi global akibat ketegangan geopolitik, khususnya konflik di Timur Tengah. Namun, rencana tersebut mendapat tanggapan dari kalangan dunia usaha. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta W Kamdani, menilai bahwa implementasi WFH tidak bisa dilakukan secara menyeluruh di semua sektor industri. Menurut Shinta, karakteristik setiap perusahaan berbeda-beda, sehingga kebijakan WFH perlu disesuaikan dengan jenis usaha dan kebutuhan operasional masing-masing.
"Kami mendukung ada penghematan, ada efisiensi, tapi kita juga mesti lihat bahwa tidak semudah itu menerapkan WFH," ujar Shinta dijumpai di Kantor Kemnaker, Selasa (17/3/2026).
Baca Juga: Kemacetan Parah Gilimanuk, Pemerintah Sampaikan Permintaan Maaf Ia menekankan bahwa sektor manufaktur, khususnya industri berbasis pabrik, tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja. Oleh karena itu, penerapan WFH dinilai kurang relevan bagi sektor tersebut. "Terutama kan kita punya karyawan pabrik dan lain-lain itu kan tidak mungkin mereka pakai WFH," tambah Shinta. Lebih lanjut, Shinta juga menyoroti dampak konflik di Timur Tengah terhadap dunia usaha di dalam negeri. Selain mendorong kenaikan harga minyak dunia, konflik tersebut turut mengganggu arus perdagangan internasional. Tidak hanya itu, volatilitas nilai tukar rupiah yang dipicu ketidakpastian global juga menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Hal ini karena sebagian besar bahan baku industri di Indonesia masih bergantung pada impor. "Jadi ini tentunya sangat mempengaruhi kalau rupiah terus melemah karena kita kan banyak barang impor," ungkapnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan penghematan konsumsi BBM, termasuk opsi penerapan WFH, sebagai langkah antisipatif jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut.
Baca Juga: Istana Terbitkan Surat Edaran Larangan K/L Open House Lebaran 2026 Berlebihan Arahan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026). Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa lonjakan harga BBM dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor, termasuk pangan. Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah proaktif dan tidak menganggap remeh dampak dinamika global terhadap kondisi domestik. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah menekan konsumsi BBM melalui berbagai kebijakan efisiensi.
Presiden juga mencontohkan langkah-langkah yang telah diambil sejumlah negara dalam merespons lonjakan harga energi, termasuk Pakistan yang dinilai telah menerapkan kebijakan penghematan secara serius. "Ini hanya sebagai perbandingan, jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures," jelas Prabowo. Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH sebagai upaya penghematan BBM masih memerlukan kajian mendalam agar dapat diterapkan secara efektif tanpa mengganggu produktivitas sektor industri. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
