KONTAN.CO.ID - Seorang anggota parlemen Rusia yang mengatur masaalah informasi dan teknologi (TI) negara itu mengatakan pada Jumat (18/7/2025) bahwa WhatsApp harus bersiap meninggalkan pasar Rusia. 

Dia memperingatkan bahwa aplikasi perpesanan tersebut kemungkinan akan dimasukkan ke dalam daftar perangkat lunak terlarang.

Mengutip Reuters, Anton Gorelkin, wakil ketua komite teknologi informasi majelis rendah parlemen Rusia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa MAX, aplikasi perpesanan yang didukung negara yang terintegrasi dengan layanan pemerintah, dapat meraih pangsa pasar jika WhatsApp, yang dimiliki oleh Meta, meninggalkan negara itu.

TKMKB Jadi Garda Depan Penguatan Mutu dan Efisiensi JKN

"Sudah waktunya bagi WhatsApp untuk bersiap meninggalkan pasar Rusia," kata Gorelkin.

Dia menambahkan bahwa Meta telah ditetapkan sebagai organisasi ekstremis di Rusia.

Facebook dan Instagram, keduanya juga dimiliki oleh Meta, telah dilarang di Rusia sejak 2022, ketika Moskow melancarkan invasi ke Ukraina dalam perang yang masih berlanjut.

Gorelkin menyampaikan pernyataannya setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang bulan lalu yang mengizinkan pengembangan MAX karena Rusia berupaya mengurangi ketergantungannya pada platform seperti WhatsApp dan Telegram.

Baca Juga: Rusia Jatuhkan Bom Seberat 500 Kg di Pusat Perbelanjaan Ukraina

Anggota parlemen Rusia menyetujui amandemen hukum yang luas minggu ini, mengusulkan denda hingga 5.000 rubel, atau US$ 63, bagi siapa pun yang mencari materi daring yang dianggap ekstremis oleh pemerintah, termasuk Instagram dan Facebook, serta politisi dan aktivis oposisi.

Usulan tersebut memicu kritik, termasuk dari beberapa pendukung Kremlin seperti Margarita Simonyan, seorang eksekutif media pemerintah yang mengatakan bahwa jurnalis tidak akan dapat menyelidiki aktivitas kelompok oposisi seperti Dana Anti-Korupsi yang didirikan oleh mendiang tokoh oposisi Alexei Navalny.

Anton Nemkin, anggota komite TI parlemen, mengatakan bahwa WhatsApp telah diputuskan untuk meninggalkan Rusia.

"Kehadiran layanan semacam itu di ruang digital Rusia, pada kenyataannya, merupakan pelanggaran hukum terhadap keamanan nasional," kata Nemkin, menurut TASS, sebuah kantor berita milik negara.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan semua layanan harus mematuhi hukum Rusia ketika ditanya apakah WhatsApp akan meninggalkan negara itu.

Rusia telah lama berupaya membangun apa yang disebutnya sebagai kedaulatan digital dengan mempromosikan layanan lokal.

Baca Juga: Korut Kini Jadi Sekutu Penting Bagi Rusia Daripada Iran atau Tiongkok