JAKARTA. Di tengah pelemahan nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus berlanjut, PT Wijaya Karya Tbk mengaku masih belum berencana untuk melakukan penyesuaian kontrak. Perusahaan yang tercatat dengan kode emiten WIKA itu mengaku masih menunggu keputusan pemerintah terlebih dahulu. “Kami masih menunggu pemerintah dulu untuk mengeluarkan eskalasi kontrak, karena ini prosesnya lama,” ujar Suradi, Sekertaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk kepada Kontan, Jumat (21/8). Untuk saat ini perusahaan masih akan berusaha untuk melakukan lindung nilai terlebih dahulu karena memang porsi kebutuhan valas yang harus dipenuhi perusahaan tidak terlalu besar. Selama ini porsi kebutuhan dollar Wijaya Karya hanya berkisar 5% dari biaya operasi saja. Perseroan masih sedikit menarik napas lega karena beberapa kontrak lama yang dimilikinya masih memiliki perhitungan nilai dollar untuk membiayai kebutuhan bahan baku dollar. Kata Suradi, kontrak perusahaan yang sudah murni seluruhnya rupiah baru dimulai sejak dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi rupiah pada bulan Juli lalu. “Semoga pemerintah bisa segera mengerem kenaikan itu,” tutupnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Wijaya Karya belum rencanakan ekskalasi kontrak
JAKARTA. Di tengah pelemahan nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terus berlanjut, PT Wijaya Karya Tbk mengaku masih belum berencana untuk melakukan penyesuaian kontrak. Perusahaan yang tercatat dengan kode emiten WIKA itu mengaku masih menunggu keputusan pemerintah terlebih dahulu. “Kami masih menunggu pemerintah dulu untuk mengeluarkan eskalasi kontrak, karena ini prosesnya lama,” ujar Suradi, Sekertaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk kepada Kontan, Jumat (21/8). Untuk saat ini perusahaan masih akan berusaha untuk melakukan lindung nilai terlebih dahulu karena memang porsi kebutuhan valas yang harus dipenuhi perusahaan tidak terlalu besar. Selama ini porsi kebutuhan dollar Wijaya Karya hanya berkisar 5% dari biaya operasi saja. Perseroan masih sedikit menarik napas lega karena beberapa kontrak lama yang dimilikinya masih memiliki perhitungan nilai dollar untuk membiayai kebutuhan bahan baku dollar. Kata Suradi, kontrak perusahaan yang sudah murni seluruhnya rupiah baru dimulai sejak dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia mengenai transaksi rupiah pada bulan Juli lalu. “Semoga pemerintah bisa segera mengerem kenaikan itu,” tutupnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
