JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tetap berencana rights issue lantaran penyertaan modal negara (PMN) dibatalkan. Emiten konstruksi pelat merah tersebut akan mengusulkan kepada Kementerian BUMN untuk melakukan rights issue dengan target perolehan dana sekitar Rp 2 triliun.

Bintang Perbowo, Direktur Utama WIKA, mengatakan, penguatan modal ini perlu untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah. "Pekan depan kami akan meminta izin kepada pemegang saham mayoritas terkait rencana rights issue sekitar 9%-10% dilusi jika PMN tidak jadi," kata Bintang, Kamis (28/4).

Dengan penambahan ekuitas Rp 2 triliun, WIKA akan memiliki ruang mencari tambahan pendanaan eksternal sebesar Rp 6 triliun tahun ini. Artinya, perseroan bisa mengantongi dana sekitar Rp 8 triliun untuk membidik proyek kelistrikan, jalan tol dan lain-lain. Rasio utang terhadap ekuitas WIKA akhir 2015 mencapai 2,5 kali.

WIKA telah mengajukan PMN sebesar Rp 4 triliun pada tahun ini. Tapi, pembahasan pemberian PMN ini masih tertunda dan akan dibahas kembali dalam APBNP 2016. Pemerintah memiliki 65,05% saham WIKA dan publik 34,95%.

Jika rencana rights issue mendapat lampu hijau, maka porsi kepemilikan pemerintah turun menjadi sekitar 55%. Tahun ini, WIKA menyiapkan belanja modal sebesar Rp 6,98 triliun. Ini turun dari rencana semula yakni Rp 10,6 triliun karena ketidakpastian PMN.

Sekitar Rp 1 triliun belanja modal akan dianggarkan dari kas internal dan Rp 5 triliun berasal dari pinjaman bank. Tahun ini, WIKA masih membidik proyek jalan tol, yakni ruas Manado-Bitung dan Balikpapan-Samarinda.

WIKA juga membidik proyek -proyek kelistrikan, baik sebagai kontraktor maupun investor. WIKA tengah mengerjakan proyek engineering, procurement and construction (EPC) dengan Mitsubishi Coporation dengan total nilai kontrak Rp 2,4 triliun.

Hingga pertengahan pekan terakhir April, WIKA mengantongi kontrak baru Rp 8,76 triliun atau sekitar 16,7% dari target tahun ini, yakni Rp 52,2 triliun. Perolehan kontrak baru tersebut di luar beberapa kontrak baru yang akan diperoleh pekan ini. "Ada beberapa yang tinggal penandatangan SPK," ujar Bintang.

Dia bilang, pada Mei WIKA akan memperoleh kontrak baru dari pengerjaan proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung Rp 17 triliun. Sehingga WIKA akan mengantongi kontrak baru Rp 25 triliun pada semester pertama.

Hans Kwee, Direktur Investa Saran Mandiri, mengatakan, WIKA membutuhkan penambahan ekuitas untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Jika tidak ada penambahan ekuitas, ruang pinjaman perbankan akan semakin tipis.

Menurut Hans, jika usulan PMN maupun rights issue dengan dilusi pemerintah tetap ditolak, WIKA tidak bisa leluasa ekspansi, meski peluang cukup besar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie