JAKARTA. PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tengah menyiapkan tiga opsi pendanaan untuk mengerjakan proyek kereta cepat atau High Speed Railway (HSR) Jakarta - Bandung setelah pemegang saham setuju perusahaan terjun ke bisnis perkeretaapian. Proyek ini diperkirakan memakan dana investasi sampai Rp 50 triliun. 

Tiga opsi tersebut adalah dengan mengajukan Penanaman Modal Negara (PMN), rights issue, dan penerbitan obligasi. 

Untuk opsi pertama, tak tanggung-tanggung, WIKA berencana mengajukan PMN sekitar Rp 5 triliun - Rp 7,2 triliun. "Tapi apakah akan direstui, tidak tahu karena pemerintah akan memberikan suntikan dana ke banyak BUMN," kata Bintang Perbowo, Direktur Utama WIKA di Jakarta, Kamis (30/7).

Perseroan juga akan menerbitkan obligasi sekitar Rp 1 triliun. Andai rights issue tidak bisa dilakukan, surat utang yang akan diterbitkan akan lebih besar lagi.  Direktur keuangan WIKA, Aji Firmatoro menambahkan, sedang mengkaji akan menerbitkan obligasi global atau domestik saja.

Dia bilang, dana yang dibutuhkan untuk pembangunan HSR masih belum diketahui lantaran pemerintah belum menentukan konsorsium asing yang akan digandeng untuk menggarap proyek tersebut. 

Sudah ada dua investor yang tertarik ikut mengerjakan HSR tersebut yakni Jepang dan Cina. Sementara hasil study kelayakan (feasibilty study) Jepang menyebut, kisaran investasinya akan mencapai Rp 50 triliun.

Nantinya dalam pengerjaan proyek tersebut, WIKA akan menggandeng korsorsium dalam negeri. Aji berharap, korsorsium dalam negeri mendapat kepemilikan mayoritas dalam proyek kereta cepat tersebut, yakni 60% dan konsorsium asing 40%. Dengan begitu, dana yang harus disiapkan konsorsium WIKA bisa mencapai sekitar Rp 30 triliun.

Menurut Aji, belanja modal yang diperlukan untuk proyek tersebut akan sangat besar. Perseroan akan mengumpulkan dana sebesar Rp 2 triliun tahun ini sebagai persiapan untuk menggarap HSR dan tahun depan sekitar Rp 3 triliun - Rp 4 triliun. "Persiapan tahun ini Rp 2 triliun sesuai dengan RKAP," katanya.

Lantaran proyek ini besar, WIKA juga akan segera membentuk unit usaha yang bergerak di bidang perkeretaapian.

Pemegang saham WIKA baru saja memutuskan mengubah anggaran dasar perseroan pasal 3 tentang maksud adan tujuan serta kegiatan usaha untuk bisa mewadahi unit usaha perkeretaapian. Unit usaha wajib dibentuk karena dalam undang-undang perkeretaapian pengerjaan proyek kerata api bisa dilakukan jika sebuah perusahaan memiliki unit usaha yang bergerak di bidang tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia