JAKARTA. Setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengizinkan industri pembiayaan untuk masuk ke jenis pembiayaan multiguna pada November 2014 lalu, beberapa perusahaan pembiayaan (multifinance) dalam negeri mulai menggarap lini ini. Salah satunya adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk alias WOM Finance. Bahkan, perseroan berharap dapat memperbesar porsi pembiayaan multiguna hingga 15% pada akhir tahun nanti.

Zacharia Susantadiredja, Direktur Keuangan WOM Finance menjelaskan, pada tahun 2014 lalu, perseroan memang menjalankan pembiayaan skema channeling yang seluruh dananya dipakai untuk menyalurkan kredit berasal dari sang induk usaha, Bank Internasional Indonesia (BII). "Kalau dulunya itu channeling, seperti produk refinancing (pembiayaan ulang). Skema ini yang akan kami pindahkan jadi pembiayaan multiguna. Jadi hanya perpindahan dari refinancing," ujarnya kepada KONTAN, Kamis (23/4) sesuai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Tahun 2014, skema channeling berkontribusi sekitar Rp 732 miliar atau 12% dari pembiayaan WOM Finance. Nilainya mencapai Rp 6,1 triliun. Zacharia berharap, hingga akhir tahun 2015, pembiayaan channeling yang akan bertransformasi menjadi pembiayaan multiguna dapat menggemuk menjadi 15%. Dengan target pembiayaan perseroan tahun 2015 yang dipatok Rp 6,6 triliun, berarti WOM Finance ingin mencetak penyaluran kredit multiguna sekitar Rp 990 miliar pada akhir Desember nanti.

Sementara itu, mereka berencana untuk masuk ke lini tersebut di awal Mei mendatang. "Kami siapkan infrastruktur karena perjanjian kreditnya kan harus bentuk multiguna. Bisa menggunakan pembiayaan bersama atau dana sendiri," pungkasnya. WOM Finance akan menggarap pembiayaan multiguna baik dalam bentuk barang maupun jasa. Misalnya, penyaluran kredit bagi konsumen yang membutuhkan dana untuk kuliah, renovasi rumah, berangkat umroh, dan sebagainya.

Sekadar informasi, channeling merupakan skema pembiayaan di mana bank memberikan pinjaman kepada nasabah melalui multifinance yang bertindak sebagai "agen". Di sini, multifinance tak memiliki kewenangan untuk memutus kredit kecuali memperoleh surat kuasa dari perbankan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Johana K.