KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Surplus remitansi Indonesia diproyeksikan semakin susut. Ini lantaran penurunan aliran dana masuk dari tenaga kerja Indonesia (TKI), sedangkan dana yang dikirim ke luar negeri oleh pekerja asing di Indonesia semakin besar. Penurunan surplus remitansi bakal memperlebar defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Hal itu terjadi karena menurut laporan Bank Dunia atau World Bank migrasi pekerja di kawasan ASEAN meningkat tajam dalam periode 1995 hingga 2015. Indonesia merupakan negara kedua terbesar yang mengirim tenaga kerja ke kawasan ASEAN, dengan kontribusi 18%.

Negara pengirim tenaga kerja terbanyak adalah Myanmar sebesar 33%. Malaysia ada di posisi ketiga atau sebesar 17%.

Ekonom Bank Dunia untuk Perlindungan Sosial dan Praktik Kerja Global, Mauro Testaverde mengatakan, mobilitas tenaga kerja tersebut berdampak signifikan bagi perekonomian di kawasan ASEAN. Untuk negara pengirim seperti Indonesia, hal ini membuka kesempatan bagi individu berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan.

"Dengan pilihan kebijakan yang tepat, negara-negara pengirim dapat memperoleh keuntungan ekonomi," ujar Testaverde melalui conference call di Kantor Bank Dunia, Jakarta, Senin (9/10).

Bentuk keuntungan ekonomi secara nyata adalah transfer dana dari pekerja alias remitansi. Hanya saja, remitansi TKI dalam tren menurun sejak tahun lalu (lihat tabel di Harian KONTAN hal 2, Selasa 10 Oktober 2017). Ini merupakan imbas moratorium TKI ke Timur Tengah sejak tahun lalu.

World Bank memprediksi, aliran remitansi TKI tahun ini kembali turun 3,5% dari tahun lalu. Dengan outflow remittance di Indonesia dalam tren meningkat, maka surplus neraca pendapatan sekunder di Neraca Pembayaran Indonesia bakal kembali berkurang.

Bank Indonesia mencatat surplus neraca pendapatan sekunder pada semester I-2017 hanya sebesar US$ 2,11 miliar, turun 12,1% dari periode sama tahun 2016.

Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) Nusron Wahid mengaku sedang siapkan format baru agar pengiriman TKI ke Timur Tengah dibuka lagi. Namun Nahdlatul Ulama (NU) menolak rencana itu, sebab, belum ada jaminan keselamatan bagi TKI di Timur Tengah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dessy Rosalina