KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat outstanding utang pemerintah menembus Rp 4.778 triliun per akhir Desember 2019. Utang pemerintah mengalami peningkatan Rp 360 triliun atau 8,14% dibandingkan dengan posisi utang pada akhir 2018. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, memang terjadi peningkatan pembiayaan utang sepanjang tahun 2019. “Memang lebih tinggi karena defisit APBBN meningkat dari harusnya 1,84% menjadi 2,2% dari PDB,” ujarnya, Selasa (7/1). 

Baca Juga: Realisasi PNBP lampaui target walau penerimaan sektor migas seret

Sepanjang tahun lalu, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 435,4 triliun, meningkat dari realisasi pembiayaan utang pada tahun 2018 yang sebesar Rp 372 triliun. 

Meski begitu, rasio utang pemerintah tetap terjaga pada posisi 29,8% dari PDB. Rasio tersebut, menurut Sri Mulyani, relatif rendah dan sangat berhati-hati jika dibandingkan dengan negara tetangga Filipina dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 38,9%, Malaysia 55,6%, bahkan Singapura yang mencapai 113,6%. 

“Kami menjaga kehati-hatian ini karena APBN harus dijaga kesehatannya agar tetap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan perekonomian,” sambung Sri Mulyani. 

Baca Juga: Realisasi pajak 2019 jeblok, tahun ini diramal tak akan jauh berbeda

Kemenkeu juga mencatat, pertumbuhan pembiayaan utang selama periode 2015-2018 cenderung menurun sebelum akhirnya kembali tumbuh meningkat karena kebijakan pembiayaan utang untuk mengatasi pelebaran defisit APBN 2019. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Anna Suci Perwitasari