KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menggandeng Proline Finance dan Pinhome dalam memberikan akses luas pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) melalui skema pembiayaan sewa beli (rent to own) . Tahap awal implementasi kerja sama ini dilakukan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Penyaluran Pembiayaan Sewa Beli atau rent to own antara SMF, Proline Finance dan Pinhome. Adapun, tahap implementasi selanjutnya yaitu dengan dilakukan penandatanganan kerja sama dua pihak antara Proline Finance dan Pinhome bertempat di Kronjo Regency yang turut juga di hadiri oleh calon penerima fasilitas sewa beli. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, semua kebijakan pembiayaan perumahan yang dikembangkan Pemerintah didorong untuk dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, baik formal dan informal, serta berlandaskan prinsip keterjangkauan, keberlanjutan, aksesibilitas, ketersediaan dan ramah lingkungan.
Wujudkan Akses Pembiayaan Sewa Beli Rumah, SMF Gandeng Proline Finance dan Pinhome
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) menggandeng Proline Finance dan Pinhome dalam memberikan akses luas pemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan berpenghasilan tidak tetap (non-fixed income) melalui skema pembiayaan sewa beli (rent to own) . Tahap awal implementasi kerja sama ini dilakukan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama Penyaluran Pembiayaan Sewa Beli atau rent to own antara SMF, Proline Finance dan Pinhome. Adapun, tahap implementasi selanjutnya yaitu dengan dilakukan penandatanganan kerja sama dua pihak antara Proline Finance dan Pinhome bertempat di Kronjo Regency yang turut juga di hadiri oleh calon penerima fasilitas sewa beli. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menyampaikan, semua kebijakan pembiayaan perumahan yang dikembangkan Pemerintah didorong untuk dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, baik formal dan informal, serta berlandaskan prinsip keterjangkauan, keberlanjutan, aksesibilitas, ketersediaan dan ramah lingkungan.