KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mendorong penerapan skema korporasi petani dan nelayan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan skala ekonomi pada sektor pertanian. 

Guna menerapkan hal tersebut, pemerintah juga akan mendorong perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya memperluas akses pembiayaan.

"KUR juga perlu didorong agar dalam pengembangan skala ekonomi yang lebih luas," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas, Selasa (6/10).

Pendapatan Melesat & Beban Turun, Profitabilitas GOTO Membaik di Q2-2025

Airlangga bilang dengan pembiayaan yang lebih besar, petani didorong untuk masuk dalam sektor off farm dari pertanian. Ia mencontohkan KUR dapat dimanfaatkan untuk membeli mesin penggilingan padi.

Baca Juga: Bank Mandiri salurkan KUR Rp 11,5 triliun hingga Agustus

Nantinya korporasi petani tersebut juga akan dihubungkan dengan industri lainnya untuk pemasaran. Industri juga akan berperan untuk melakukan pendampingan usaha.

"Mempermudah petani dan nelayan selain mengakses pembiayaan teknologi dan juga menyambung dari petani, nelayan ke konsumen," terang Airlangga.

Dukungan dalam korporasi petani juga akan dilakukan dalam hal yang berkaitan dengan birokrasi. Oleh karena itu seluruh kementerian dan lembaga diminta untuk terlibat dalam pengembangan korporasi petani.

Selanjutnya: Jokowi ungkap rencana korporasi petani belum jalan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News