KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wuling Motors berharap insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mobil listrik tetap dipertahankan di tengah rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan skema baru pengenaan pajak berdasarkan harga kendaraan.

Produsen kendaraan listrik asal China tersebut menilai insentif pajak selama ini berperan penting dalam mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia. Selain mendorong percepatan elektrifikasi, insentif juga dinilai mampu menekan biaya kepemilikan kendaraan sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat.

Marketing Operation Director Wuling Motors Ricky Christian mengatakan perusahaan masih mempelajari berbagai opsi kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah terkait perubahan skema PKB. Meski demikian, Wuling menegaskan akan tetap mengikuti regulasi yang nantinya ditetapkan.

"Kami menghormati semua kebijakan yang berlaku. Wuling akan mempelajari skema apa pun yang nanti diberikan dan mencoba sebisa mungkin mengikuti regulasi yang berlaku," ujar Ricky di GIIAS 2026, Kamis (30/7/2026).

Baca Juga: Penjualan Wuling Capai 8.202 Unit pada Semester I 2026

Menurut Ricky, kebijakan insentif yang diberikan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir terbukti memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional.

"Kalau kami melihat insentif mobil listrik di tahun-tahun sebelumnya sangat baik untuk mempercepat elektrifikasi. Bagi konsumen juga terasa langsung karena biaya kepemilikan mobil listrik menjadi lebih murah," katanya.

Lebih lanjut, Ricky mengungkapkan bahwa ketidakpastian mengenai kelanjutan insentif maupun perubahan skema PKB mulai memengaruhi pertimbangan sebagian calon konsumen dalam mengambil keputusan pembelian mobil listrik.

Meski demikian, ia menilai minat masyarakat terhadap kendaraan listrik tetap terjaga karena menawarkan nilai tambah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen.

"Tentu ada. Ada beberapa konsumen yang masih menanyakan hal tersebut. Tapi kendaraan listrik punya value tersendiri berdasarkan kebutuhan konsumen. Jadi kami lihat peminat tetap ada, namun dengan adanya insentif pasti bisa lebih cepat lagi pertumbuhannya," ujarnya.

Ricky menambahkan, dari sudut pandang konsumen, besaran PKB menjadi salah satu komponen biaya kepemilikan yang diperhitungkan saat membeli kendaraan listrik. Karena itu, keberlanjutan insentif dinilai akan memberikan dorongan tambahan bagi pertumbuhan pasar.

Baca Juga: Rencana PKB DKI Jakarta Berpotensi Perlambat Permintaan Mobil Listrik Segmen Menengah

"Dari sudut pandang konsumen, tentu keringanan PKB menjadi salah satu poin penting untuk memiliki mobil listrik. Harapan kami, apabila masih bisa diperpanjang atau ada tarif khusus, itu akan sangat membantu para konsumen," kata Ricky.

Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji penerapan skema baru PKB yang dihitung berdasarkan harga kendaraan. Melalui rancangan tersebut, mobil listrik dengan harga di bawah Rp 150 juta tetap akan dibebaskan dari PKB.

Sementara itu, mobil listrik dengan harga Rp 150 juta hingga Rp 400 juta direncanakan dikenai sekitar 40% dari tarif PKB normal. Adapun kendaraan listrik dengan harga di atas Rp 400 juta akan dikenai sekitar 75% dari tarif PKB normal apabila skema tersebut resmi diterapkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News