Xi Jinping: China dengan tegas menentang semua bentuk hegemoni dan politik kekuasaan



KONTAN.CO.ID - BEIJING. Presiden Xi Jinping berjanji pada Senin (25/10), China bakal selalu menjunjung perdamaian dunia dan aturan internasional, di tengah kekhawatiran Amerika Serikat dan negara-negara lain atas meningkatnya ketegasan Beijing secara global.

Komentar itu muncul setelah Taiwan mengatakan bulan ini, ketegangan militer dengan China adalah yang terburuk dalam lebih dari 40 tahun terakhir, di tengah meningkatnya kekhawatiran Beijing mungkin mencoba untuk mengambil kembali pulau itu dengan kekuatan militer.

Dalam pidato yang menandai peringatan 50 tahun kembalinya China ke PBB, Xi mengatakan, negeri tembok raksasa akan selalu menjadi "pembangun perdamaian dunia" dan "pelindung tatanan internasional", kantor berita Xinhua melaporkan, seperti dikutip Reuters.


Pada 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa memilih untuk mengakui Republik Rakyat China sebagai satu-satunya perwakilan China, mengeluarkan Taiwan dari badan dunia itu.

China juga lebih tegas mempertaruhkan klaimnya atas wilayah yang disengketakan di perbatasan Himalaya dengan India, wilayah Laut China Selatan yang disengketakan dengan beberapa negara Asia Tenggara, dan atas beberapa pulau di Laut China Timur yang disengketakan dengan Jepang.

Baca Juga: Xi Jinping bersumpah menyatukan kembali China dengan Taiwan secara damai

"China dengan tegas menentang semua bentuk hegemoni dan politik kekuasaan, unilateralisme, dan proteksionisme," kata Xi, menyerukan kerjasama global yang lebih besar pada isu-isu, seperti konflik regional, terorisme, perubahan iklim, keamanan siber, dan biosekuriti.

Dia mendesak semua negara untuk mempromosikan nilai-nilai perdamaian, pembangunan, keadilan, demokrasi, kebebasan, dengan menggunakan frasa "nilai-nilai bersama seluruh umat manusia" yang dia ciptakan dan pertama kali disebutkan dalam pidato Juli untuk peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis China.

Xi menyatakan, reformasi tata kelola global diperlukan, dan aturan internasional harus diputuskan oleh semua 193 anggota PBB, bukan oleh "negara atau kelompok negara tertentu", membuat kritik terselubung terhadap AS karena memberikan pengaruh dominan atas lembaga internasional.

Dia juga menyebutkan, semua negara harus selalu mematuhi aturan internasional, dan tidak hanya ketika aturan itu sesuai dengan mereka.

Selanjutnya: Presiden Tsai: Jika Taiwan jatuh ke China, konsekuensinya akan menjadi bencana besar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: S.S. Kurniawan