KONTAN.CO.ID - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bersiap menyambut kedatangan Presiden China, Xi Jinping, di Pyongyang pada hari Senin (8/6/2026). Dalam pertemuan ini, Kim berada di atas angin berkat aliansi militer yang kuat dengan Rusia, kepemilikan persenjataan nuklir yang kian masif, serta keengganan untuk membuka kembali jalur diplomasi dengan Washington.
Baca Juga: Tolak Cairkan Aset Iran, Trump: Kesepakatan Damai Harus Tercapai Lebih Dulu! Bagi Xi Jinping selaku pemimpin kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, kunjungan dua hari ke negara tetangganya ini merupakan yang pertama dalam tujuh tahun terakhir. Lawatan ini dibaca oleh para analis sebagai upaya strategis Beijing untuk menarik kembali Pyongyang ke dalam lingkaran pengaruhnya (orbitnya). Hubungan kedua negara sebenarnya mulai menghangat sejak tahun lalu, saat Xi menjamu Kim dalam parade militer megah di Beijing. Pasca-pertemuan tersebut, jalur transportasi kereta api dan penerbangan penumpang antar-negara yang sempat mati suri pun resmi dibuka kembali.
Baca Juga: Gelombang Kegagalan Mengintai Ketika Euforia Kripto Mulai Memudar Kontras dengan Diplomasi Tahun 2019 KTT pekan ini diprediksi akan menyajikan pemandangan yang sangat kontras dibandingkan kunjungan pertama Xi ke negara terisolasi tersebut pada tahun 2019 lalu. Kala itu, Xi datang hanya berselang beberapa bulan setelah negosiasi antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump runtuh akibat jalan buntu terkait denuklirisasi dan pencabutan sanksi ekonomi. Sejak kegagalan diplomasi dengan AS tersebut, Kim Jong Un beralih mempererat hubungan militer dan perdagangan secara agresif dengan Moskow. Kedekatan ini dibuktikan dengan pengiriman pasukan Korea Utara untuk membantu Rusia dalam perang di Ukraina.
Baca Juga: Pasokan Global Topang Harga Minyak Di saat yang sama, Kim terus meningkatkan kemampuan nuklirnya demi menentang sanksi Dewan Keamanan PBB, serta memperketat perbatasan domestik guna memutus total arus pelarian warganya ke luar negeri. Tepat di ambang kedatangan Xi, Korea Utara sengaja memamerkan taringnya. Pada hari Sabtu, Pyongyang mengumumkan cetak biru pembangunan kapal perusak angkatan laut (
destroyer) berbobot 10.000 ton, disusul penegasan ulang status mereka sebagai negara bersenjata nuklir pada hari Minggu. "Kedatangan Xi ke Pyongyang adalah pencapaian besar sekaligus puncak dari momentum 'kebangkitan' taktis bagi Kim Jong Un dalam dua tahun terakhir," ujar Andrew Gilholm, analis dari lembaga konsultan Control Risks.
Baca Juga: OpenAI Siapkan Transformasi Besar ChatGPT, Bidik Pasar Korporasi dan IPO Dilema Ketergantungan dan Keseimbangan Geopolitik Meskipun pada tahun 2019 Kim memberikan sambutan luar biasa mewah untuk Xi termasuk koreografi ribuan orang yang membentuk wajah Xi dan lagu "I Love Thee, China" hubungan kedua negara adidaya komunis ini tidak selalu mulus. Beijing secara terbuka menentang uji coba nuklir Pyongyang dan berulang kali mendesak Korut untuk melucuti senjata pemusnah massal tersebut demi stabilitas kawasan. Di sisi lain, Korea Utara juga sangat berhati-hati agar tidak terlalu bergantung secara sepihak pada China, yang berbagi garis perbatasan sepanjang 1.400 kilometer dengannya.
Baca Juga: Rencana Akuisisi SFR, Tiga Raksasa Telekomunikasi Siap Kuasai Pasar Eropa Hadirnya dukungan penuh dari Kremlin saat ini menjadi penyeimbang yang sempurna bagi posisi tawar Pyongyang. "Korea Utara jelas meraup keuntungan ekonomi besar dari kompensasi atas bantuan militer yang mereka pasok ke Rusia," kata John Delury, senior fellow di Asia Society. "Hal ini membuat Korea Utara jauh lebih percaya diri untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi dengan China tanpa merasa inferior."
Baca Juga: Cadangan Emas China, 19 Bulan Nonstop Beli Saat Harga Anjlok! Fokus Kerja Sama Ekonomi dan Garis Merah Nuklir Para diplomat regional memperkirakan hasil substantif dari KTT ini akan lebih berfokus pada kerja sama ekonomi. Pasalnya, Korea Utara tengah memulai rencana pembangunan lima tahun yang ambisius, termasuk mendongkrak sektor pariwisata menjadi industri padat modal serta membangun proyek perumahan massal.
Baca Juga: Negosiasi Buntu: AS Incar Aset Teheran di Tengah Hujan Rudal Iran ke Kuwait & Bahrain Sebelum pandemi COVID-19 melumpuhkan dunia pada awal 2020, turis asal China merupakan tulang punggung ekonomi Korut, dengan porsi mencapai 90% dari total wisatawan asing. Setelah sempat ditutup total, Korea Utara mulai melonggarkan sektor wisatanya dengan mengizinkan sekitar 100 turis dari wilayah Timur Jauh Rusia masuk pada Februari 2024. Menteri Luar Negeri Singapura dalam kunjungannya bulan lalu mengonfirmasi bahwa perekonomian Korea Utara menunjukkan kemajuan nyata. Ia juga menangkap sinyal kuat bahwa Pyongyang sama sekali tidak tertarik untuk berdialog dengan Amerika Serikat maupun Korea Selatan. Korea Utara sendiri telah menghapus agenda reunifikasi dengan Korea Selatan, sebuah tujuan jangka panjang kedua negara sejak Perang Korea 1950-1953. Kendati demikian, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung tetap mengupayakan dialog dan secara khusus meminta bantuan Xi Jinping untuk menjadi mediator.
Namun, Kim Jong Un telah menetapkan "garis merah" yang tidak bisa diganggu gugat, terutama terkait program pemusnah massalnya. Pada Kamis lalu, ia bahkan menyerukan ekspansi "eksponensial" pada persenjataan atom negaranya.
Baca Juga: Etihad Airways Tambah Pesawat Lebar, Incar Keuntungan di Tengah Ketidakpastian "Kim merasa berada di atas angin," ungkap Christopher Green, spesialis Korea dari Leiden University, Belanda. "Dia merasa bebas memperluas arsenal nuklirnya secara terang-terangan karena dia tahu betul satu hal: selama tindakannya tidak memicu instabilitas total atau perang terbuka di kawasan, Beijing tidak akan melangkah untuk menghentikannya."
