Yassierli Pastikan Pengumuman Kenaikan UMP Tepat Waktu, Cek Tanggalnya!



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memastikan proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 berjalan sesuai jadwal. Seluruh gubernur diwajibkan menetapkan besaran UMP paling lambat pada 21 November 2026 sesuai ketentuan dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli optimistis seluruh pemerintah daerah dapat memenuhi tenggat waktu tersebut. Keyakinan ini didukung oleh sosialisasi dan koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama pemerintah daerah terkait mekanisme penetapan upah minimum tahun depan.

"Jadi terkait dengan penetapan upah minimum 2027, kami sudah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para kepala dinas tanggal 13 November yang lalu. Kemarin tanggal 16 November, kami sudah melakukan sosialisasi juga dan koordinasi kepada para gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri," ujar Yassierli saat ditemui di Gedung Vokasi Kemnaker, Selasa (17/11/2026).


Ia menjelaskan, Kemnaker juga telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah yang berisi sejumlah data ekonomi dan ketenagakerjaan. Data tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penetapan upah minimum 2027.

Baca Juga: Ini Harapan Kadin terhadap Sosok Wapres Baru, Investor Butuh Kepastian

Surat edaran itu juga memuat panduan mengenai penentuan upah minimum sektoral serta estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Seluruh materi tersebut telah disampaikan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah.

Menurut Yassierli, berbagai persiapan tersebut memberikan waktu yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan pembahasan dan penetapan upah minimum sesuai jadwal.

Adapun berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, batas akhir penetapan UMP 2027 adalah 21 November 2026. Setelah itu, pemerintah daerah memiliki waktu paling lambat lima hari untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027 ditargetkan selesai paling lambat 25 November 2026. Adapun penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) diberikan tambahan waktu lima hari setelah tenggat penetapan UMK.

Yassierli menambahkan, proses penetapan upah minimum melibatkan Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh.

Baca Juga: BI Diproyeksi Naikkan Suku Bunga ke Level 6,25% Hingga Akhir 2026, Ini Alasannya

Dewan Pengupahan Daerah akan membahas besaran upah minimum dengan mengacu pada data dan panduan yang telah disampaikan Kemnaker. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan menjadi rekomendasi kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum di masing-masing daerah.

Terkait potensi keterlambatan penetapan UMP 2027, Yassierli mengaku tidak khawatir. Ia menilai para gubernur telah memiliki pengalaman dalam menjalankan proses penetapan upah minimum yang menjadi agenda rutin setiap tahun.

"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur. Ini adalah hal yang positifnya. Jadi kami optimistis, waktu kemarin saat kita sosialisasi juga semua yakin bahwa batas 21 November untuk upah minimum provinsi mereka bisa lakukan," tegas Yassierli.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News