KONTAN.CO.ID - Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan kenaikan imbal hasil obligasi di negara-negara maju dapat mengancam kemajuan negara berkembang dan berpendapatan rendah dalam menekan beban utangnya.

Managing Director IMF Kristalina Georgieva mengatakan, meningkatnya imbal hasil obligasi saat ini dipicu oleh tingginya tingkat utang global, tekanan inflasi yang masih bertahan akibat penutupan Selat Hormuz, serta persaingan memperoleh modal akibat penerbitan utang untuk membiayai investasi terkait kecerdasan buatan (AI).

Baca Juga: Bangkok Bank Terbitkan Obligasi Dolar AS US$ 750 Juta

"Imbal hasil obligasi didorong naik oleh tingkat utang yang lebih tinggi secara keseluruhan, tekanan inflasi yang terus berlanjut akibat Selat Hormuz yang masih tertutup, serta persaingan memperoleh modal dari penerbitan utang terkait AI," kata Georgieva kepada Reuters, Selasa (2/9/2026).

Menurut Georgieva, persoalan tersebut tidak hanya menjadi masalah bagi negara berkembang berpendapatan rendah.

Tingginya tingkat utang di negara-negara maju yang disertai inflasi yang sulit turun berpotensi meningkatkan biaya pembayaran utang secara global.

"Ini bukan hanya masalah negara berkembang berpendapatan rendah. Tingkat utang yang tinggi di negara-negara maju, ditambah inflasi yang sulit diturunkan, dapat menyebabkan biaya pembayaran utang meningkat bagi semua pihak, termasuk negara berpendapatan rendah serta negara berkembang dan emerging market," ujarnya.

Baca Juga: Uber Luncurkan Robotaxi di London, Gandeng Wayve untuk Teknologi AI

Pasar obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) juga mengalami aksi jual dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi tersebut mendorong imbal hasil obligasi Treasury AS tenor 30 tahun mendekati level tertinggi dalam hampir dua dekade.

Georgieva mengatakan, kondisi utang negara berkembang sebenarnya telah menunjukkan perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2022, IMF memperkirakan sekitar 60% negara berpendapatan rendah berada dalam kondisi tekanan utang atau memiliki risiko tinggi mengalami tekanan utang.

Namun, kondisi tersebut kemudian membaik seiring penerapan reformasi fiskal yang lebih kuat dengan dukungan lembaga internasional dan kreditur resmi.

"Beberapa negara emerging market telah bekerja sangat keras untuk mendapatkan kredibilitas di pasar dan menekan spread. Kemajuan tersebut dapat terhapus akibat meningkatnya biaya pembayaran utang dan kenaikan imbal hasil secara global yang dipicu oleh negara-negara maju," kata Georgieva.

Meski demikian, Georgieva menilai pasar utang masih berfungsi secara tertib. Ia juga optimistis para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G20 memiliki kesepahaman yang luas untuk memperbaiki mekanisme restrukturisasi utang melalui G20 Common Framework.

Menurut dia, perbaikan mekanisme tersebut diperlukan agar proses pemberian keringanan utang bagi negara yang mengalami tekanan utang dapat berlangsung lebih cepat.

Baca Juga: Trump Redam Perang Iran Jelang Pemilu, Eskalasi Bisa Kembali Setelah November

Senegal Jadi Uji Coba Restrukturisasi Utang

Dalam sesi G20 mengenai restrukturisasi utang negara, IMF mengumumkan telah mencapai kesepakatan tingkat staf dengan Senegal terkait paket pinjaman senilai US$ 2,2 miliar untuk periode tiga tahun.

Paket tersebut diberikan dengan syarat Senegal mengajukan penanganan utang melalui G20 Common Framework.

Baca Juga: Harga Emas Rebound 1% Rabu (2/9), Dolar AS dan Yield US Treasury Mulai Turun

Common Framework diluncurkan pada November 2020, ketika pandemi Covid-19, dengan tujuan mempertemukan kreditur resmi dan swasta untuk menyepakati restrukturisasi utang negara-negara yang mengalami krisis.

Namun, mekanisme tersebut membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan restrukturisasi utang bagi dua negara pertama, yakni Chad dan Zambia.

Proses tersebut sempat menghadapi perbedaan pandangan mengenai pembagian kerugian antara kreditur swasta, lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta China sebagai salah satu pemberi pinjaman terbesar.

Pada Mei 2026, negara-negara G20 menyepakati perbaikan proses restrukturisasi untuk menyederhanakan mekanisme tersebut.

Prosedur baru menetapkan tahapan yang harus dilakukan serta menghubungkannya dengan kesepakatan dukungan keuangan dari IMF.

Kesepakatan tersebut juga mensyaratkan adanya nota kesepahaman dengan komite kreditur mengenai persyaratan utama restrukturisasi.

Baca Juga: AC Milan Raih Penjualan Pemain Terbanyak DI Italia 2026, Unggul Jauh Dari Juventus

Georgieva mengatakan, keberhasilan dan kecepatan proses restrukturisasi utang Senegal akan menjadi contoh penting bagi negara lain yang menghadapi tekanan utang.

"Kita sudah memiliki kasus berikutnya. Mari kita membuatnya berhasil, dan Anda dapat yakin bahwa IMF akan terus mendorong penyelesaian secara cepat," tegas Georgieva.