KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kendati imbal hasil (yield) obligasi pemerintah terus naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melihat kondisi pembiayaan masih akan tetap aman. Sehingga pemerintah merasa belum memerlukan bond stabilization framework.

Hari ini, Kamis (26/4), yield Surat Berharga Negara (SBN) seri acuan tenor 10 tahun FR0064 berada di level 7,13%, naik dibandingkan posisi hari sebelumnya yaitu 6,995%. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2017.

"Kami melihat bahwa proyeksi pembiayaannya masih akan cukup comfortable," ucap Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Kamis (26/4).

Namun demikian, Sri Mulyani bilang, pemerintah masih harus menimbang dari sisi kemungkinan kenaikan biaya dari bunga utang. "Yang tentu kami akan perhatikan dalam konteks belanja pada semester kedua ini," ujar dia.

Ia menjelaskan, dengan risiko global yang ada saat ini, pemerintah akan antisipasi pergerakan yang terjadi dan efeknya ke mata uang dan suku bunga. Sebab, dari sisi fiskal, perubahan nilai tukar ini akan meyebabkan pergerakan di pos penerimaan dan belanja.

"Namun, sampai saat ini, defisit tahun 2018 masih akan terjaga 2,19% atau bisa lebih rendah apabila melihat PNBP yang berasal dari minyak akan bisa kompensasi kemungkinan terjadinya lemahnya penerimaan dari sisi pajak," jelas Sri Mulyani.

Nah, dengan outlook defisit yang masih akan tetap atau bahkan lebih kecil ini, maka Sri Mulyani belum mengkhawatirkan pembiayaan. Karenanya, ia merasa belum memerlukan bond stabilization framework.

"Kami masih akan memonitor dan nanti kami lihat dalam konteks masing-masing anggota KSSK. BI akan melaporkan, OJK, LPS. dan Kemkeu. Kami akan lihat dinamikanya sekarang ini dan apa respons yang perlu kami lakukan," kata Sri Mulyani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi