KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) berpotensi menambah tekanan terhadap biaya pembiayaan pemerintah. Namun, dampaknya terhadap pembayaran bunga utang tidak terjadi secara langsung karena kupon SBN yang telah diterbitkan tetap tidak berubah meski yield di pasar sekunder meningkat.

Lead Economist Bank Danamon Indonesia Irman Faiz mengatakan, kenaikan yield SBN 10 tahun dari sekitar 6,99% menjadi 7,23% terutama mencerminkan repricing di pasar sekunder.

"Untuk SBN fixed-rate yang sudah diterbitkan, kupon yang dibayar pemerintah tidak berubah ketika yield pasar naik. Dampak fiskalnya baru lebih terasa ketika pemerintah menerbitkan utang baru atau melakukan refinancing utang jatuh tempo pada tingkat yield yang lebih tinggi," ujar Faiz kepada Kontan, Kamis (3/9/2026).

Baca Juga: Ekonomi AI Diproyeksi Capai US$ 15,7 Triliun, Indonesia Bisa Tangkap Peluang

Dengan demikian, menurut dia, kenaikan yield tidak serta-merta meningkatkan seluruh biaya utang pemerintah. Tekanan lebih besar muncul pada marginal biaya pinjaman, yakni ketika pemerintah harus menerbitkan surat utang baru atau membiayai kembali utang yang jatuh tempo.

Di sisi lain, kenaikan yield obligasi global menjadi salah satu faktor yang mendorong yield SBN domestik ikut meningkat. Ketika US Treasury dan obligasi global mengalami sell-off, investor cenderung meminta imbal hasil lebih tinggi untuk tetap memegang aset negara berkembang.

"Transmisinya ke Indonesia terjadi melalui kenaikan global risk-free rate, risk premium, serta potensi portfolio outflow dan tekanan Rupiah," jelas Faiz

Tekanan tersebut saat ini turut diperkuat oleh tingginya harga minyak dan kekhawatiran terhadap inflasi global. Meski begitu, kenaikan yield SBN tidak selalu bergerak satu banding satu dengan yield obligasi global.

Faiz menyebut, pergerakan yield SBN juga dipengaruhi sejumlah faktor domestik, seperti inflasi, arah suku bunga Bank Indonesia (BI), likuiditas perbankan, permintaan investor domestik, serta kredibilitas fiskal.

"Karena itu, meskipun tekanan global meningkat, demand domestik masih dapat menjadi buffer," katanya.

Untuk pembayaran bunga utang pada 2026, Irman melihat terdapat risiko realisasi yang lebih tinggi dari asumsi awal. Namun, risiko tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kenaikan yield dalam beberapa hari terakhir.

Baca Juga: Purbaya Klaim Indonesia Jadi Salah Satu Negara Paling Tenang Hadapi Gejolak Global

Ia mencatat, anggaran pembayaran bunga utang 2026 berada di sekitar Rp599 triliun. Di saat yang sama, outlook defisit pemerintah telah melebar menjadi sekitar 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dari target awal 2,68% PDB.

"Artinya kebutuhan pembiayaan menjadi lebih besar pada saat cost of borrowing juga relatif tinggi," ujarnya.

Menurut Faiz, kombinasi tambahan kebutuhan penerbitan utang, refinancing, serta yield penerbitan baru yang lebih tinggi dapat meningkatkan beban bunga dibandingkan asumsi awal.

Meski demikian, dampaknya diperkirakan berlangsung secara bertahap. Pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan pengelolaan utang melalui pengaturan waktu penerbitan, tenor, maupun komposisi instrumen.

Ia mencontohkan, pada lelang SUN 1 September 2026, pemerintah memenangkan Rp34 triliun dari incoming bids yang hampir mencapai Rp66 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan permintaan terhadap SBN masih tersedia meskipun investor meminta yield yang lebih tinggi.

"Fokus yang lebih besar menurut kami bukan lonjakan pembayaran bunga secara langsung tahun ini, tetapi jika kondisi higher for longer pada global dan domestic yields berlangsung cukup lama," kata Faiz.

Menurutnya, semakin lama yield bertahan pada level tinggi, semakin banyak utang yang jatuh tempo harus dibiayai kembali dengan biaya yang lebih mahal. Kondisi ini secara bertahap dapat meningkatkan interest burden pemerintah dan mengurangi ruang fiskal untuk membiayai belanja yang lebih produktif.

Baca Juga: Surplus Dagang Menyusut, Defisit Transaksi Berjalan RI Terancam Melebar

Ke depan, Faiz memproyeksikan yield SBN 10 tahun berada di sekitar 7,35% pada akhir 2026. Yield kemudian diperkirakan turun secara terbatas menjadi sekitar 7,24% pada akhir 2027.

Menurut dia, ruang penurunan yield masih ada, tetapi terbatas. Pasalnya, yield US Treasury (UST) 10 tahun masih berada di sekitar 4,8%, sementara inflasi Indonesia pada Agustus 2026 meningkat menjadi 3,19% secara tahunan.

Dengan kondisi tersebut, global risk-free rate dan domestic risk premium masih relatif tinggi.

"Agar yield turun lebih konsisten, ada tiga syarat utama yaitu UST yield turun, Rupiah stabil dan inflasi terjaga sehingga risk premium mengecil dan real return membaik, kemudian juga tekanan supply SBN tetap terkendali melalui disiplin fiskal," terangnya.

Ia menilai normalisasi yield SBN lebih mungkin berlangsung secara gradual, bukan melalui penurunan tajam. Pasalnya, tingkat suku bunga global masih tinggi, sementara kebutuhan pembiayaan fiskal domestik juga masih besar.

Dari sisi permintaan, kondisi pasar SBN dinilai masih cukup baik. Hal ini tercermin dari lelang SUN terakhir yang mencatat penawaran sekitar Rp66 triliun, sementara pemerintah memenangkan Rp34 triliun.

"Jadi kami melihat normalisasi yield lebih mungkin gradual, bukan penurunan tajam, karena global rates masih tinggi dan kebutuhan pembiayaan fiskal domestik masih besar," pungkasnya.

Baca Juga: Yield SBN Naik, Guru Besar UI Ingatkan Beban Bunga Utang Pemerintah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News