KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun kembali menembus level 7% di tengah meningkatnya tekanan global dan kekhawatiran pasar terhadap kondisi fiskal domestik.

Berdasarkan data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI) per Senin (8/6/2026), yield SBN tenor 10 tahun berada di level 7,16%, melonjak dari posisi 6,84% pada hari sebelumnya.

Baca Juga: OJK Lirik Stablecoin dan RWA, Dinilai Punya Manfaat Ekonomi Lebih Luas

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, lonjakan yield dipicu kombinasi sentimen eksternal dan domestik yang muncul secara bersamaan.

Dari sisi global, kenaikan yield obligasi pemerintah Amerika Serikat (US Treasury) tenor 10 tahun ke kisaran 4,5%-4,6% membuat selisih imbal hasil (spread) dengan obligasi Indonesia menyempit. Kondisi tersebut mengurangi daya tarik relatif SBN bagi investor global.

"Situasi ini diperburuk oleh ketegangan geopolitik dan kenaikan harga minyak yang mendorong penguatan dolar AS," ujar Yusuf kepada Kontan.co.id.

Dari dalam negeri, pelaku pasar juga mencermati arah kebijakan fiskal pemerintah, terutama setelah adanya pelebaran target defisit APBN 2026.

Menurut Yusuf, pelebaran target defisit meningkatkan persepsi risiko sehingga sebagian investor asing memilih mengurangi eksposur pada obligasi tenor panjang dan mengalihkan dana ke aset berbasis dolar AS yang dianggap lebih aman.

"Akibatnya investor meminta premi risiko yang lebih tinggi dan yield pun naik," katanya.

Baca Juga: IHSG Ambles ke Level Terendah Sejak 2020, Simak Rekomendasi Saham untuk Selasa (9/6)

Meski demikian, Yusuf menilai kondisi saat ini belum dapat dikategorikan sebagai krisis. Secara historis, yield SBN tenor 10 tahun pernah berada jauh di atas level saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, yield SBN umumnya bergerak di rentang 5%-7%.

Menurutnya, yang perlu diwaspadai bukan semata level yield, melainkan kecepatan kenaikannya. Sepanjang beberapa bulan pertama tahun ini, yield SBN tercatat meningkat sekitar 70 hingga 90 basis poin.

"Pergerakan secepat itu menunjukkan pengetatan kondisi finansial yang cukup signifikan dan layak diwaspadai," ujarnya.

Dari sisi valuasi, yield yang telah menyentuh level 7% mulai terlihat menarik, khususnya bagi investor domestik.

Dengan inflasi yang masih relatif rendah, real yield Indonesia dinilai tetap kompetitif dibandingkan negara-negara lain di kawasan.

Permintaan investor lokal juga masih cukup kuat, terutama pada obligasi tenor menengah yang menawarkan keseimbangan antara potensi imbal hasil dan risiko durasi.

Baca Juga: Harga Anjlok 14% Sehari, Saham Blue Chip Ini Akan Bagi Dividen Jumbo, Yield 9%

Namun bagi investor asing, daya tarik investasi tidak hanya ditentukan oleh kupon obligasi. Pelemahan rupiah, biaya lindung nilai (hedging), serta peningkatan premi risiko turut menjadi pertimbangan.

"Dalam kondisi seperti itu, yield yang terlihat menarik dalam rupiah belum tentu menarik jika dihitung dalam dolar AS," jelas Yusuf.

Ia menambahkan, meski arus dana asing masih menjadi faktor penting dalam pembentukan harga obligasi di pasar sekunder, ketergantungan pasar SBN terhadap investor asing saat ini jauh lebih rendah dibandingkan satu dekade lalu.

Basis investor domestik seperti perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, hingga Bank Indonesia dinilai sudah cukup besar untuk menyerap pasokan surat utang pemerintah.

Karena itu, meskipun arus keluar dana asing dapat menekan harga obligasi dalam jangka pendek, risiko pasar kehilangan pembeli secara drastis relatif lebih kecil dibandingkan saat episode taper tantrum pada 2013.

Baca Juga: Dua Saham GUNA & JTPE Cum Dividen Hari Ini (9 Juni 2026), Yield Tembus 5%

Yusuf menilai dampak yang paling perlu dicermati justru berada di sisi fiskal. Yield yang bertahan tinggi akan membuat pemerintah harus menawarkan kupon lebih mahal untuk penerbitan utang baru maupun pembiayaan kembali (refinancing) utang yang jatuh tempo.

"Beban bunga utang dalam APBN sudah terus meningkat dan akan semakin sensitif terhadap kenaikan biaya pendanaan," ujarnya.

Ia menambahkan, jika volatilitas pasar berlanjut, biaya pendanaan pemerintah berpotensi semakin mahal sehingga ruang fiskal untuk belanja produktif menjadi lebih terbatas.

Meski demikian, strategi front-loading yang dilakukan pemerintah dinilai masih membantu mengamankan sebagian kebutuhan pembiayaan sejak awal tahun.

Bagi investor, Yusuf menyarankan untuk tetap menjaga durasi portofolio secara moderat sambil melakukan akumulasi bertahap ketika harga obligasi mengalami koreksi.

Menurutnya, obligasi tenor menengah menjadi pilihan yang cukup rasional karena menawarkan keseimbangan antara kupon dan risiko pergerakan harga.

Baca Juga: Wall St Bangkit Senin (8/6): Ramai Aksi Bargain Hunting, Nasdaq dan Saham Cip Rebound

Untuk menilai apakah tekanan di pasar obligasi mulai mereda, investor perlu mencermati sejumlah indikator secara bersamaan.

Stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama karena penguatan rupiah biasanya menjadi sinyal awal kembalinya minat investor asing.

Selain itu, pergerakan credit default swap (CDS), arah yield US Treasury, harga minyak dunia, respons suku bunga Bank Indonesia, hingga rasio bid-to-cover pada lelang SBN juga perlu diperhatikan.

"Jika rupiah stabil, CDS menurun, tekanan global mereda, dan permintaan dalam lelang tetap kuat, maka peluang normalisasi yield akan semakin besar dan tekanan di pasar obligasi dapat dikatakan mulai mereda," tutup Yusuf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News