KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mencermati perkembangan pasar surat utang negara di tengah tren kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN). Pemantauan tersebut menjadi pertimbangan Kementerian Keuangan dalam menentukan strategi penerbitan SBN untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN 2026 hingga akhir tahun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan menyesuaikan strategi penerbitan SBN dengan perkembangan kondisi pasar keuangan sepanjang sisa tahun 2026.

Menurut Suahasil, Kementerian Keuangan secara rutin memantau pergerakan yield SBN yang berubah setiap hari, terutama di pasar sekunder. Pergerakan tersebut menjadi salah satu indikator dalam menentukan kebijakan penerbitan surat utang pemerintah berikutnya.

Berdasarkan data per 4 November 2026, yield SBN tenor 10 tahun berada di level 7,70%. Sementara itu, yield SBN tenor 5 tahun tercatat sebesar 7,51% dan tenor 1 tahun mencapai 6,82%.

Baca Juga: Pengangguran Lulusan SMK Masih Tinggi, Kemnaker Sebut Penyebabnya

Di tengah perkembangan tersebut, pemerintah masih menargetkan penerbitan SBN sebesar Rp 302 triliun pada kuartal IV-2026. Penerbitan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Suahasil menjelaskan, penentuan realisasi penerbitan SBN tidak hanya bergantung pada pergerakan yield. Pemerintah juga mempertimbangkan kondisi pasar keuangan secara menyeluruh serta kemampuan fiskal dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan negara.

"Kalau pertanyaannya apakah penerbitan ke depan masih sesuai dengan target, tentu kita terus melakukan pemantauan bagaimana kondisi market, bagaimana ketahanan kita," ujar Suahasil dalam konferensi pers rapat berkala KSSK, Selasa (3/11/2026).

Ia menambahkan, pemerintah masih memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga ketahanan pembiayaan APBN. Instrumen tersebut antara lain ketersediaan saldo kas, Saldo Anggaran Lebih (SAL), serta penempatan dana pemerintah.

Baca Juga: Belanja APBN Rp 990 Triliun Belum Terealisasi, Menkeu Suahasil Minta K/L Tak Boros

Menurut Suahasil, keberadaan berbagai instrumen tersebut dapat menjadi bantalan bagi pemerintah dalam mengelola kebutuhan pembiayaan, terutama ketika pasar keuangan mengalami dinamika.

Meski demikian, Kementerian Keuangan akan tetap menjaga komunikasi dengan pelaku pasar terkait perkembangan penerbitan SBN. Komunikasi tersebut mencakup informasi mengenai jumlah SBN yang telah diterbitkan serta sisa kebutuhan penerbitan hingga penghujung 2026.

Suahasil menegaskan, pemerintah akan terus mengevaluasi strategi penerbitan surat utang dengan mempertimbangkan hasil pemantauan pasar dan komunikasi bersama investor.

"Yang namanya penerbitan SBN itu selalu kita komunikasikan kepada market, berapa yang sudah diterbitkan dan sisa tahunnya bisa dihitung. Sehingga rencana penerbitan itu akan terus kita lakukan pemantauan pasar dan juga komunikasi ke pasar," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News