KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kenaikan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) pemerintah dinilai berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan APBN. Meski demikian, dampaknya terhadap beban bunga pemerintah pada tahun berjalan tidak langsung.

Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, menjelaskan beban bunga pemerintah saat ini masih banyak ditentukan oleh stok utang lama yang kuponnya sudah terkunci.

“Beban bunga pemerintah tahun berjalan masih banyak ditentukan oleh stok utang lama yang kuponnya sudah terkunci. Kenaikan imbal hasil sekarang lebih banyak menaikkan biaya penerbitan baru dan pembiayaan ulang utang yang jatuh tempo,” ujar Josua kepada Kontan, Senin (16/3/2026).

Bank Mandiri Awali 2026 dengan Fundamental Solid, Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Baca Juga: Waspada! Tren Kenaikan Yield SBN Berisiko Menekan Beban Utang Pemerintah

Menurutnya, kondisi ini menjadi perhatian karena kebutuhan pembiayaan pemerintah pada 2026 masih cukup besar. Dalam APBN 2026, defisit ditetapkan sebesar Rp 689,1 triliun atau setara 2,68% terhadap produk domestik bruto (PDB), dengan kebutuhan pembiayaan utang mencapai Rp 832,2 triliun.

Sementara itu, asumsi rerata yield SBN tenor 10 tahun dalam APBN 2026 dipatok sebesar 6,9%.

“Kalau imbal hasil pasar bertahan di sekitar atau di atas level itu dalam waktu lama, biaya penerbitan akan makin mahal dan ruang fiskal makin sempit,” kata Josua.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga menjadi lebih sensitif karena keseimbangan primer Indonesia masih negatif. Selain itu, lembaga pemeringkat internasional juga telah menyoroti lemahnya basis penerimaan negara serta tingginya biaya layanan utang Indonesia.

Josua juga menilai imbal hasil SBN tenor 10 tahun masih berpotensi naik jika sejumlah tekanan eksternal terjadi secara bersamaan. Tiga faktor utama yang dapat mendorong kenaikan tersebut adalah tingginya imbal hasil surat utang Amerika Serikat, pelemahan nilai tukar rupiah, serta pelebaran premi risiko Indonesia.

Baca Juga: Pemerintah Sisir Anggaran K/L untuk Jaga Defisit APBN di Bawah 3%

Data pemerintah menunjukkan premi risiko Indonesia tenor lima tahun berada di sekitar 85,59 basis poin. Sementara itu, selisih (spread) imbal hasil SBN dengan surat utang Amerika Serikat juga melebar dari 240 basis poin menjadi 243 basis poin.

Di sisi lain, hingga awal Maret arus keluar dana dari pasar SBN masih terjadi. Kementerian Keuangan mencatat investor nonresiden masih melakukan aksi jual bersih di pasar SBN, meskipun aliran dana ke instrumen Bank Indonesia masih mencatatkan arus masuk.

“Itu berarti pasar masih meminta tambahan imbal hasil untuk menahan risiko,” ujar Josua.

Menurutnya, kisaran yield SBN 10 tahun di level 6,8% hingga 7,1% masih tergolong tekanan yang dapat dikelola. Namun jika sentimen global memburuk dan rupiah terus tertekan, yield berpotensi naik ke kisaran 7,2% hingga 7,5%.

“Di atas itu, tekanannya biasanya tidak lagi hanya soal biaya utang, tetapi mulai masuk ke isu kepercayaan pasar dan stabilitas pembiayaan,” jelasnya.

Josua mengingatkan terdapat tiga risiko utama yang perlu diwaspadai dari kenaikan yield SBN. Pertama, meningkatnya biaya penerbitan utang baru dan pembiayaan ulang utang yang jatuh tempo sehingga belanja bunga dapat menekan ruang belanja produktif pemerintah.

Baca Juga: Bukan MBG, Pemerintah Pilih Pangkas Sejumlah Anggaran ini untuk Capai Efisiensi

Kedua, jika pemerintah harus menerbitkan utang secara lebih agresif di pasar domestik saat likuiditas ketat, kondisi tersebut berpotensi menyerap dana di pasar keuangan dan mengurangi ruang kredit bagi sektor riil.

Ketiga, pelemahan rupiah yang terjadi bersamaan dengan kenaikan harga energi dapat meningkatkan tekanan terhadap belanja subsidi dan kompensasi energi.

“Realisasi subsidi dan kompensasi sangat sensitif terhadap harga minyak, nilai tukar, dan volume energi bersubsidi. Dalam situasi seperti itu, kenaikan imbal hasil, pelemahan rupiah, dan pelebaran defisit bisa saling memperkuat,” kata Josua.

Ia menambahkan, lembaga pemeringkat global seperti Moody’s dan Fitch juga memberi perhatian pada kredibilitas kebijakan fiskal, volatilitas pasar, serta risiko kenaikan biaya pinjaman Indonesia.

Dalam menghadapi tekanan tersebut, Josua menilai pemerintah sebaiknya tidak menjadikan skema penempatan langsung secara terbatas (private placement) sebagai pilihan utama.

Menurutnya, langkah yang lebih tepat adalah menjaga kredibilitas fiskal, mengatur waktu penerbitan utang secara fleksibel, serta secara aktif mengelola komposisi tenor dan basis investor.

Selain itu, pemerintah juga dapat melakukan penukaran seri (debt switching) secara selektif untuk merapikan profil jatuh tempo utang.

Peran Bank Indonesia di pasar sekunder juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasar obligasi domestik, namun tetap harus dilakukan secara terukur dan transparan agar tidak dipersepsikan sebagai pembiayaan utang oleh bank sentral secara permanen.

“Penempatan langsung secara terbatas layak dipertimbangkan hanya jika kondisi pasar benar-benar terganggu berat, karena jika terlalu cepat digunakan justru bisa ditafsirkan bahwa daya serap pasar reguler mulai melemah,” jelas Josua.

Sementara itu pemerintah menilai pergerakan imbal hasil atau yield Surat Berharga Negara (SBN) masih relatif terkendali meskipun pasar keuangan global tengah diliputi ketidakpastian akibat dinamika geopolitik.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pergerakan yield SBN saat ini merupakan bagian dari dinamika pasar keuangan global yang juga mempengaruhi berbagai instrumen keuangan lainnya.

“Berkenaan dengan kondisi terkini, khususnya dinamika global, memang ada dinamika dari sisi yield atau imbal hasil SBN sebagaimana instrumen keuangan yang lain, baik di saham maupun di rupiah,” ujar Suminto.

Baca Juga: Pemerintah Tegaskan Tak Pelebar Defisit APBN, Airlangga: Fokus Efisiensi Belanja K/L

Meski demikian, ia menilai pergerakan yield SBN masih berada pada level yang moderat dan dapat dikendalikan oleh pemerintah.

“Sebagaimana kita lihat, pergerakan yield SBN juga cukup moderat dan terkendali. Kita jaga volatilitasnya dan levelnya,” katanya.

Suminto menambahkan, secara level saat ini yield SBN juga masih tergolong baik. Selain itu, kenaikan yield tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami oleh banyak negara lain di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara-negara sekelas (peers), kinerja yield SBN Indonesia dalam beberapa waktu terakhir masih relatif baik.

“Karena ini merupakan dinamika global, hal yang sama juga dialami oleh negara-negara lain. Dalam konteks perbandingan dengan peers, baik dari sisi kenaikan yield maupun spread terhadap dolar AS, beberapa waktu terakhir kinerja yield SBN kita masih cukup baik,” jelasnya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga terlihat setelah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat konflik Iran yang turut mempengaruhi pergerakan pasar keuangan global.

Ke depan, pemerintah akan terus menjaga stabilitas pasar SBN melalui berbagai strategi pengelolaan utang agar volatilitas tetap terjaga dan biaya pembiayaan negara tetap terkendali.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News