KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu lebih selektif dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan utang hingga akhir tahun 2026, di tengah kenaikan suku bunga The Fed dan masih tingginya yield di pasar global.

Head of Economic Research Division sekaligus Chief Economist PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Suhindarto mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak memaksakan seluruh sisa penerbitan global bond atau Surat Berharga Negara (SBN) valuta asing (valas) dalam satu waktu.

Menurutnya, strategi penerbitan SBN valas perlu dilakukan secara oportunistis dan bertahap untuk menghindari pemerintah mengunci biaya dana pada level yang terlalu tinggi.

Baca Juga: Hadapi Era Higher for Longer, Pemerintah Perlu Percepat Penerbitan Global Bond

"Kenaikan suku bunga The Fed membuat kurva US Treasury kembali naik, dengan yield 2 tahun sekitar 4,74% dan 10 tahun sekitar 5%. Dalam kondisi seperti ini, investor global biasanya meminta kompensasi yield lebih tinggi untuk emerging market, termasuk Indonesia," ujar Suhindarto kepada Kontan, Kamis (17/9/2026).

Dengan kondisi tersebut, penerbitan SBN valas tetap dapat dilakukan, tetapi pemerintah perlu memilih waktu yang tepat. Pemerintah dapat menunggu hingga volatilitas US Treasury mereda, permintaan investor menguat, dan premi penerbitan (new issue premium) menjadi lebih efisien.

Suhindarto menilai, ruang bagi pemerintah untuk bersikap selektif masih terbuka. Realisasi pembiayaan utang neto telah mencapai Rp 477,4 triliun atau 57,4% dari target APBN per 30 Juni 2026. Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui SBN telah mencapai Rp 501,2 triliun atau 62,7% dari target.

"Artinya, pemerintah telah melakukan front-loading penggalangan dana untuk menutup kebutuhan defisit APBN. Pemerintah tidak berada dalam posisi yang harus mengejar seluruh kebutuhan pembiayaan secara agresif pada satu window pasar," jelasnya.

Selain itu, pemerintah masih memiliki bantalan eksternal yang relatif baik. Cadangan devisa tercatat sebesar US$ 146,5 miliar per Agustus 2026. Di sisi lain, struktur utang luar negeri (ULN) pemerintah juga didominasi tenor panjang.

Per kuartal II-2026, ULN pemerintah jangka pendek tercatat sekitar US$ 83 juta, jauh lebih kecil dibandingkan ULN jangka panjang yang mencapai US$ 216,21 miliar.

Karena itu, Suhindarto menilai sisa penerbitan SBN valas sekitar US$ 2 miliar sebaiknya diposisikan sebagai instrumen diversifikasi dan benchmark, bukan semata-mata sebagai sumber pembiayaan utama.

Baca Juga: Ekonom: BI Perlu Buka Opsi Naikkan BI Rate 25-50 Bps pada September 2026

"Fokusnya bukan hanya mendapatkan dana, tetapi mendapatkan dana dengan kombinasi biaya, risiko nilai tukar, tenor, dan sinyal pasar yang paling efisien," katanya.

Menurut Suhindarto, pemerintah juga dapat menjaga fleksibilitas dengan mengandalkan sumber pembiayaan lain, seperti pasar domestik, optimalisasi kas atau SAL, serta manajemen portofolio utang melalui buyback, switch, maupun liability management jika diperlukan.

Pasar Domestik Jadi Jangkar

Di tengah kondisi pasar global dan domestik yang sama-sama menawarkan yield tinggi, Suhindarto menilai pemerintah tidak perlu memilih secara hitam-putih antara penerbitan utang domestik dan SBN valas.

Pasar domestik tetap perlu menjadi jangkar utama pembiayaan APBN karena basis investor domestik lebih natural untuk membiayai kebutuhan pemerintah dalam rupiah.

Strategi ini juga dapat mengurangi eksposur pemerintah terhadap risiko nilai tukar.

Namun, penerbitan SBN valas tetap perlu dioptimalkan secara selektif, terutama jika mampu membuka basis investor baru, memperpanjang profil jatuh tempo, dan menyediakan benchmark curve bagi sovereign Indonesia di pasar global.

"Untuk denominasi, pemerintah tidak harus hanya bergantung pada USD. Alternatif seperti EUR, JPY, atau RMB/Panda Bond bisa dipertimbangkan apabila all-in cost setelah swap dan hedging lebih murah dibandingkan dengan USD, serta terdapat permintaan investor yang cukup dalam," ujar Suhindarto.

Ia menambahkan, diversifikasi denominasi juga dapat membantu pemerintah mengurangi konsentrasi risiko pada dolar AS. Pemerintah sebelumnya telah menggunakan instrumen seperti Samurai Bond, Kangaroo Bond, dan Panda Bond sebagai alternatif penerbitan SBN valas.

Baca Juga: Bank Indonesia (BI) Diproyeksi Tahan BI Rate 5,75% di September, Ini Indikatornya

Dalam menentukan sumber pembiayaan, terdapat sejumlah faktor yang perlu diperhitungkan pemerintah. Pertama, biaya dana bersih setelah memperhitungkan kupon, new issue premium, swap, dan hedging.

Kedua, risiko nilai tukar karena pembiayaan valas dapat menjadi lebih mahal ketika rupiah mengalami pelemahan.

Ketiga, kesesuaian mata uang utang dengan kebutuhan pembayaran valas pemerintah, termasuk kewajiban yang jatuh tempo dan belanja dalam valuta asing.

Keempat, kedalaman pasar serta fungsi penerbitan sebagai benchmark. Menurut Suhindarto, dolar AS masih menjadi pasar yang paling likuid, sementara EUR, JPY, dan RMB dapat menjadi pelengkap apabila menawarkan pricing yang lebih menarik.

"Jadi, strategi yang paling prudent adalah domestik sebagai basis utama, valas sebagai pelengkap oportunistis, dan denominasi non-USD sebagai opsi taktis ketika biayanya lebih efisien daripada USD," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News