KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menyisakan sejumlah catatan terkait tata kelola dan pengawasan kelembagaan. Salah satu sorotan adalah perlunya memperjelas kewenangan lembaga pengelola aset sitaan dan rampasan agar tidak membuka celah penyalahgunaan kekuasaan. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyoroti ketentuan pembentukan badan pengelola aset dalam regulasi tersebut.
Menurut dia, penyerahan desain kelembagaan melalui aturan turunan berpotensi mengurangi kepastian tata kelola aset negara.
Baca Juga: Prabowo Kantongi Komitmen Investasi US$ 86,8 Miliar dari Forum APEC "Pasal 53 menyatakan pengelolaan aset dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden, sementara desain kelembagaannya diserahkan lebih lanjut kepada Peraturan Presiden," ujar Isnur melalui keterangan tertulis yang diterima Kontan.co.id, Rabu (18/11/2026). Isnur menilai, ruang lingkup kewenangan badan pengelola aset tersebut cukup luas. Kewenangannya mencakup pengelolaan fisik hingga pemanfaatan ekonomi atas aset, termasuk aset yang status perkaranya belum memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. "Padahal badan ini dapat menyimpan, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, dan mengembalikan aset, termasuk sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap," jelasnya. Karena itu, Isnur menilai pengaturan mengenai tata kelola lembaga tidak cukup hanya diserahkan kepada regulasi di bawah undang-undang. Batas kewenangan, mekanisme pertanggungjawaban, hingga risiko kerugian akibat pengelolaan aset perlu diatur secara tegas untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah konflik kepentingan.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan, DPR Ungkap Alasan Tak Masukkan Pasal Illicit Enrichment "Struktur, batas kewenangan, pengangkatan pimpinan, konflik kepentingan, audit, keterbukaan, dan tanggung jawab atas aset yang rusak, hilang atau salah kelola harus diatur tegas dalam undang-undang," tegasnya. Selain tata kelola badan pengelola aset, Isnur turut menyoroti independensi lembaga pengawas. Menurut dia, dominasi kewenangan eksekutif dalam proses seleksi dan penentuan pimpinan lembaga pengawas berpotensi memengaruhi independensi pengawasan. "Hal yang sama berlaku pada badan pengawas. Jika Presiden mengusulkan, mengangkat, memberhentikan, sekaligus menetapkan pimpinannya, independensinya patut dipertanyakan," katanya.
Baca Juga: Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di China, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik Lebih lanjut, Isnur mendorong keterlibatan publik dalam proses pemilihan pimpinan maupun penyusunan tata kelola kelembagaan. Keterlibatan masyarakat sipil, ahli HAM, akademisi, dan profesional independen dinilai penting untuk memastikan pengelolaan aset berjalan transparan dan akuntabel. "Seleksi harus terbuka, melibatkan unsur masyarakat sipil, ahli HAM, akademisi, dan profesional independen. Jangan sampai RUU yang dimaksudkan mengambil kembali hasil kejahatan justru membentuk pusat penguasaan aset baru yang lemah pengawasan," pungkasnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News