KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pemerintah memastikan program insentif perumahan benar-benar berpihak pada konsumen. 

YLKI menekankan pentingnya menghadirkan perumahan terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, serta memperkuat pengawasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

"YLKI mendorong pemerintah menghadirkan perumahan yang terjangkau dan mengawasi penyaluran KPR agar memenuhi prinsip fairness serta informasi yang jelas," ujar Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo kepada Kontan, Selasa (2/9/2025).

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Rio menambahkan, pengawasan perbankan harus lebih ketat dengan tidak hanya memeriksa dokumen konsumen, tetapi juga dokumen pelaku usaha, khususnya legalitas perumahannya. 

Baca Juga: Anggaran Insentif PPN DTP Perumahan Capai Rp 3,4 Triliun di Tahun 2026

Hal itu penting agar konsumen mendapat kepastian rumah yang dicicil aman dan tidak bermasalah.

YLKI juga menekankan perlunya pemerintah menyediakan informasi harga rumah subsidi dan lokasi perumahan secara terbuka, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses data terkait.

Adapun pemerintah saat ini memberikan insentif sektor perumahan melalui Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100% hingga Juni 2025, dan 50% pada Juli–Desember 2025. 

Bank Indonesia turut mendukung melalui pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) dan fasilitas Surat Berharga Negara (SBN) bagi pengembang.

Baca Juga: Airlangga: Menkeu Restui Kenaikan Plafon KUR Perumahan dan Perpanjangan PPN DTP 100%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News