JAKARTA. Pemerintah mengaku rasio kapasitas pelabuhan atau Yard Occupansi Ratio (YOR) di Tanjung Priok Jakarta hingga akhir bulan Juli ini sudah berada di bawah 100%.

Padahal awal Juli lalu, Menurut Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, YOR di Tanjung Priok mencapai 120%. "Saat ini di beberapa penampungan sementara YOR-nya sudah turun menjadi 60%-90%," ujar Mahendra. Bahkan, menurutnya, di salah satu dermaga yang menjadi tempat penampungan sementara Jakarta International Container Terminal (JICT) sudah berada di level 60%.

Awalnya, jumlah kontainer yang long stay di pelabuhan mencapai 4.000 unit. Saat ini sudah berkurang menjadi hanya 2.000 kontainer saja. Meski demikian, berkurangnya YOR ini bukan berarti kontainer-kontainer yang awalnya long stay di pelabuhan telah keluar.  Mahendra bilang, kontainer-kontainer itu hanya dipindahkan ke tempat yang masih kosong di sekitar pelabuhan. Untuk itu, Pemerintah optimistis hingga menjelang hari raya Idul Fitri YOR bisa diturunkan hingga 75%. caranya, pemerintah akan mendorong pelabuhan yang saat ini menjadi Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu pelabuhan Merunda dijadikan permanen. Tujuannya, agar penambahan kontainer yang masuk masih bisa tertampung di pelabuhan.

Proses alur barang terhambat

Hingga saat ini, jumlah kontainer yang dipindahkan ke pelabuhan Marunda sudah mencapai 500 unit. Pemindahan ke luar Tanjung Priok ini memang diakui sulit oleh Pemerintah.

Penyebabnya adalah jalur transportasi yang padat membuat aktivitas pengangkutan berjalan lambat. Selain dipindahkan ke Marunda, kontainer-kontainer itu juga dipindahkan ke pelabuhan Cikarang. Sebelumnya, padatnya pelabuhan Tanjung Priok ini dikeluhkan oleh sejumlah importir. Sebab, kondisi itu menyebabkan proses alur barang impor menjadi lambat. Akibatnya biaya perjalanan membengkak.

Dengan begitu, barang yang diimpor menjadi tidak efisien dan bisa membuat harga yang dijual ke konsumen menjadi bengkak. Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Natsir Mansyur menilai, kondisi Pelabuhan Tanjung Priok sudah tidak kondusif lagi dijadikan sebagai pelabuhan internasional.

Untuk itu, menurut Natsir, Pemerintah sudah seharusnya memperbaiki infrastruktur pelabuhan yang ada dan menambah jumlah pelabuhan terutama di pulau jawa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan