KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum tata negara, angkat bicara soal polemik keputusan Mahkamah Agung no. 44 P/HUM/2019. Menurutnya, keputusan itu diplintir dan tidak menyinggung kasus menang atau belum Jokowi dalam pemilihan presiden 2019 

"Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA samasekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiyai Ma'ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subijanto dan Sandiaga Uno," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya. 

Baca Juga: MA kabulkan gugatan soal Pilpres, bagaimana nasib hasil Pilpes 2019?

Dia menjelaskan, putusan uji materil itu diambil oleh MA tanggal 28 Oktober 2019, seminggu setelah Jokowi-Kiyai Ma'ruf dilantik oleh MPR. Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Dengan demikian, "Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang," tambahnya.

Menurutnya, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu. Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU No 5 Tahun 2019 itu mengaturnya dengan mengacu kepada Putusan MK No 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

"Dalam keadaan seperti itu, maka yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A itu sendiri," lanjutnya.

Dia juga menambahkan, patut disadari bahwa Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mempunyai kekuatan yang setara dengan norma undang-undang itu sendiri, meskipun Putusan MK bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: MA kabulkan gugatan Rachmawati soal aturan Pilpres KPU, ini putusannya

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie