KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto bisa berkoordinasi dengan partai-partai politik koalisi untuk menentukan dua nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut, penentuan dua nama calon wapres yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sepenuhnya menjadi kewenangan Prabowo.

“Beliau bisa berkonsultasi dengan siapa saja atau juga tidak berkonsultasi juga tidak apa-apa. Beliau juga bisa berunding dengan partai-partai koalisi,” ujar Yusril saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: BI Implementasikan Bank Kliring Renminbi untuk Penguatan Daya Tahan Ekonomi

Yusril menjelaskan, Prabowo memiliki kewenangan penuh dalam menentukan dua nama calon wapres pengganti Gibran. Namun, proses penentuan kandidat tersebut tetap perlu memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam aturan tersebut, calon wapres yang diajukan harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Presiden dan Wapres dalam Pilpres 2024.

Karena itu, Prabowo dapat melakukan pembicaraan dengan partai-partai koalisi yang dahulu mendukung pencalonannya bersama Gibran. 

Yusril menyebut, Presiden juga telah menyinggung kemungkinan menggelar pertemuan dengan partai-partai koalisi.

“Kalau tidak salah ada 10 partai pada waktu itu, baik partai parlemen maupun partai nonparlemen, karena yang digunakan pada waktu itu adalah suara pemilih bukan kursi,” jelas Yusril.

Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa koordinasi dengan partai politik tidak menghilangkan kewenangan Presiden dalam menentukan kandidat. Keputusan akhir mengenai dua nama calon wapres tetap berada di tangan Prabowo.

“Walaupun ada rapat dari partai-partai koalisi, tapi keputusan akhir itu ada di tangan beliau,” tegasnya.

Yusril menambahkan, mekanisme pengisian jabatan wapres pengganti Gibran akan berjalan sesuai ketentuan konstitusi. MPR nantinya akan meminta Presiden mengajukan dua nama calon wapres untuk dipilih dalam tenggat waktu yang telah ditentukan.

Adapun proses pengisian jabatan wapres tersebut ditargetkan dapat rampung sebelum akhir Desember 2026.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News