KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya atas kemauan sendiri.

Hal tersebut diketahui Yusril setelah membaca salinan surat pengunduran diri Gibran yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Yusril mengatakan, dalam surat tersebut Gibran secara tegas menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas kemauannya sendiri.

“Saya sudah membaca kopi dari surat itu yang pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril menambahkan, surat tersebut juga memuat permintaan Gibran kepada MPR untuk segera menindaklanjuti pengunduran dirinya dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Baca Juga: Gibran Resmi Serahkan Surat Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres ke MPR

Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa keputusan Gibran mundur tidak terlepas dari alasan pribadi serta dinamika suara yang berkembang di tengah masyarakat.

Namun, ia enggan membeberkan lebih jauh alasan pribadi yang menjadi pertimbangan Gibran mengambil keputusan tersebut.

“Alasannya memang alasan pribadi, alasan memandang juga suara-suara yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan disimak dengan baik oleh Pak Wapres dan itu menjadi alasan untuk mengundurkan diri,” jelas Yusril.

Menurut Yusril, surat pengunduran diri Gibran tersebut relatif singkat, hanya terdiri dari lima paragraf. Adapun substansi utamanya adalah pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden dan permintaan agar MPR menindaklanjutinya sesuai ketentuan konstitusi.

Baca Juga: Begini Tahapan Pemilihan Wapres Baru jika Gibran Resmi Mundur

“Suratnya memang sangat singkat, hanya lima paragraf, singkat sekali. Dan intinya seperti yang saya katakan tadi,” katanya.

Terkait proses pengunduran diri tersebut, Yusril menilai MPR tidak perlu lagi menggelar sidang untuk meminta persetujuan atau menyatakan menerima pengunduran diri Gibran. Menurut dia, pernyataan berhenti atas kemauan sendiri memiliki kekuatan hukum mengikat.

Ia membandingkan konstruksi pernyataan pengunduran diri Gibran dengan pernyataan berhenti Presiden Soeharto pada 1998, meski keduanya memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang berbeda.

“Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan konsen atau persetujuan dari pihak lain karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Yusril.

Baca Juga: Gibran Mengundurkan Diri,Prabowo Punya Waktu 14 Hari Usulkan 2 Calon Wapres Pengganti

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News