HARARE. Pemerintahan Zimbabwe sepertinya bakal melakukan reformasi besar-besaran untuk memperbaiki kondisi ekonominya yang kian terpuruk. Dikabarkan, Zimbabwe sudah mulai membayar gaji pegawai negerinya dengan mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Selain itu, Zimbabwe juga akan memperbolehkan lebih banyak lagi perdagangan dengan menggunakan mata uang asing. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Keuangan baru Zimbabwe, Tendai Biti.

Biti, yang merupakan pemimpin partai oposisi di negara itu menjelaskan, sekitar 130.000 tentara, guru, pegawai negeri sipil dan staf pemerintahan lainnya akan menerima sekitar US$ 100 per bulan tanpa potongan pajak. Hal itu sekaligus menggantikan pembayaran gaji mereka dengan menggunakan mata uang lokal.

Tugu Insurance Perkuat Strategi Untuk Dorong Pertumbuhan Bisnis

Keputusan Partai Presiden Robert Mugabe untuk membuka sistem perekonomiannya dinilai tepat. Hal ini dilakukan untuk menekan tingkat inflasi di negara tersebut yang terlampau tinggi yang pada akhirnya membuat dolar Zimbabwe tak lagi berharga. Kini, sejumlah mata uang asing bisa digunakan untuk proses transaksi perdagangan di negara tersebut. Selain dolar AS, ada pula poundsterling Inggris, rand Afrika Selatan, dan mata uang stabil lainnya.

Adanya pengumuman oleh Biti mengindikasikan adanya strategi yang dijalankan pemerintah untuk menurunkan harga makanan dan barang-barang kebutuhan rumah lainnya. Sebab, permasalahan ini sudah menimbulkan dampak serius seperti kelaparan dan masalah kesehatan lainnya.

“Saat ini, Zimbabwe sudah memperbolehkan penggunaan mata uang asing yang stabil dalam transaksi perdagangan. Pemerintah berharap, seluruh pelaku bisnis melakukan tindakan yang bertanggungjawab terhadap harga, dengan demikian, kestabilan perekonomian bisa tercapai,” jelas Biti di hadapan reporter.

Selama ini, pasokan dolar yang digunakan warga Zimbabwe berasal dari penduduk negara tersebut yang bekerja di luar negeri. Jika ditotal, jumlahnya mencapai 4 juta orang.

Tahun lalu, berdasarkan data statistik, tingkat inflasi di negara tersebut mencapai 231 juta%. Namun berdasarkan pengakuan staf pemerintahan, mereka tak mampu lagi menghitung tingkat inflasi karena parahnya pengadaan bensin, pasokan makanan dan lain-lain.