KONTAN.CO.ID - CHENNAI. Zoho Corporation menegaskan komitmennya untuk menjaga privasi data pelanggan dan tidak memonetisasi data pengguna, meski perusahaan memanfaatkan data untuk pengembangan produk dan kecerdasan buatan (AI). Head of AI Security Zoho Corporation, Sujatha S Iyer, menjelaskan bahwa Zoho tetap memiliki akses ke data yang dibutuhkan untuk memahami pola penggunaan produk, namun dengan batasan yang sangat ketat. “Sebagai perusahaan produk, kami perlu memahami bagaimana fitur digunakan dan pola pemakaian pelanggan. Namun data pelanggan dianonimkan, aksesnya dibatasi, dimasking, dan seluruh aktivitas diaudit,” ujar Sujatha pada Selasa (20/1/2026).
Baca Juga: Investasi Alas Kaki: Ini 2 Tantangan Besar yang Wajib Diwaspadai 2026! Ia menegaskan bahwa Zoho sama sekali tidak mengakses data sensitif pelanggan dan tidak pernah membagikan atau menjual data ke pihak ketiga. “Kami tidak pernah memonetisasi data pelanggan. Data hanya digunakan secara internal untuk meningkatkan layanan,” katanya. Baru-baru ini ada berita bahwa OpenAI mulai memperkenalkan iklan berbayar. "Saya berani mengatakan: kami tidak akan melakukan itu. Kami tidak menggunakan model iklan berbayar. Kami hanya melihat data yang memang perlu dilihat, termasuk melacak penggunaan pelanggan, sehingga kami bisa mengembangkan fitur baru,” kata Sujatha. Selain itu, Sujatha juga menegaskan Zoho mematuhi sepenuhnya hukum di setiap negara tempat data center beroperasi, termasuk di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. “Data pelanggan disimpan di dalam batas geografis negara dan mengikuti hukum setempat. Dengan data center lokal, kami memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi,” ujarnya. Zoho juga menyediakan opsi private cloud untuk kebutuhan pemerintah dan perusahaan besar, meski seluruh aplikasinya dirancang dengan arsitektur cloud-native. Director of Compliance Zoho Corporation Sreedharan KS menambahkan, pendekatan privasi di tiap negara berbeda. "Di Barat, privasi dipandang sebagai hak individu. Sementara itu, di Asia dan Asia Tenggara, pendekatan privasi cenderung lebih berbasis sektor. Perlindungan data sering kali dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” sebut dia. Contoh perbedaannya, di Singapura, kartu nama yang dipertukarkan dalam konteks bisnis tidak dianggap sebagai data pribadi. Sedangkan di Afrika Selatan, nama bisnis bisa dikategorikan sebagai data pribadi. Di India pun pendekatan privasi sedikit berbeda, meskipun prinsip dasarnya tetap sama, yaitu melindungi kepentingan masyarakat. Perbedaannya terletak pada bagaimana hukum tersebut berinteraksi dengan budaya dan struktur sosial. Untuk itu, Zoho dan ManageEngine mengaku akan tetap mematuhi semua yang diatur oleh setiap negara. "Kita hidup di masa yang menarik. Dulu, globalisasi mendorong arus bebas data, manusia, dan informasi lintas negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, muncul tren sebaliknya,” terang Sreedharan pada Rabu (21/1/2026). Baca Juga:
Sebanyak 28 Izin Perusahaan Dicabut Satgas PKH, Dampak Ekonomi Menanti Banyak negara mulai menekankan lokalisasi data, terutama untuk data yang berkaitan dengan keamanan nasional, kedaulatan, dan kepentingan komersial. Meskipun internet bersifat tanpa batas, dorongan untuk menyimpan data di dalam wilayah negara semakin kuat.
Di Zoho dan ManageEngine, salah satu nilai utama adalah customer first. "Artinya, kami harus memahami kebutuhan pelanggan, termasuk latar hukum dan tujuan di balik permintaan compliance mereka,” papar Sreedharan. Selain itu, kepatuhan terhadap hukum akan terus ditegakkan manajemen puncak hingga ke tingkat paling bawah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
