JAKARTA. Ketua DPP Partai amanat Nasional yang juga merupakan kandidat calon Ketua Umum PAN periode 2015-2020, Zulkifli Hasan menginginkan adanya sesuatu yang baru di dalam tubuh PAN. Dia menginginkan adanya tradisi baru bahwa partai politik tidak terjebak dalam politik praktis. 

"Saya menyampaikan untuk membangun tradisi baru untuk partai politik di tanah air. Bahwa parpol haruslah melaksanakan politik kebangsaan. Tidak hanya politik praktis," ujar Zulkifli usai melakukan pertemuan dengan Kader PAN Sumatera Utara, di Grand Ballroom Hotel Emerald Garden, Jalan Yos Sudarso, Medan, Sumatera Utara, Minggu (18/1). 

Zulkifli menjelaskan, politik kebangsaan yang dimaksud adalah bagaimana partai bisa maju tanpa adanya sekat yang menghalangi, seperti perbedaan agama atupun suku. 

Berobat Tanpa Cemas, Warga Puncak Jaya Puji Pelayanan BPJS Kesehatan di Jayapura

Menurut Zulkifli, saat ini musah bangsa bukanlah agama ataupun suku, melainkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu, kata dia, PAN tidak lagi menjadi partai yang hanya berorientasi pada agama, tetapi partai yang berbasis kebangsaan. 

"Itu harus ada dimulai dari kepengerusan partai kita, mulai dari Papua, Maluku, semua mencerminkan secara keseluruhan," kata Zulkifli. 

Zulkifli kemudian memberi contoh konkret mengenai perubahan baru yang ingin dia ciptakan di PAN. Dia mengatakan bahwa nanti jika dia terpilih sebagai ketua umum PAN, dia akan membuat konvensi untuk menentukan siapa calon yang akan maju pada pemilihan presiden 2019. 

Sehingga, kata dia, tidak ada lagi istilah bahwa ketua umum akan menjadi satu-satunya calon yang akan maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. 

"Ketua umum PAN tidak harus calon tunggal. Kita buka konvensi. Kita adakan konvensi. Jadi nanti di pilpres 2019 kita buka konvensi. Tidak hanya ketua. Itu kan hal baru," kata Zulkifli. 

Selain itu Zulkifli juga menginginkan adanya otonomi yang luas untuk pengurus PAN di daerah. Apapun kebijakan di daerah, kata dia, menjadi kewenangan penuh pengurus daerah, tanpa adanya campur tangan dari dewan pimpinan pusat PAN. (Fatur Rochman)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News