JAKARTA – “Pemerintah Indonesia sangat menyadari manfaat yang dapat dipetik dengan mengubah pendekatan pembangunan menjadi pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya mengarusutamakan kerangka kerja Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan kita membutuhkan upaya yang lebih masif lagi. PRK harus menjadi upaya lintas sektor dan harus dijalankan bersama melalui komunikasi secara luas oleh berbagai pihak di semua tingkatan. Saat ini, kita harus bersama-sama menjalankan perubahan menuju PRK,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (26/3). Menurut Menteri Bambang, PRK dapat menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 6 persen per tahun hingga 2045, lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan saat ini. PRK juga dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 43 persen pada 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia yang diniatkan (National Intended Contribution/NDC). Terobosan-terobosan ini tertuang dalam laporan yang berjudul Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia, yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development Initiatives (PRK/LCDI) dengan melibatkan para mitra pembangunan, institusi riset baik di tingkat nasional maupun internasional, dan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil laporan yang disusun melalui proses teknokratis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024.
Dengan Pembangunan Rendah Karbon, Menteri Bambang Optimis Capai Pertumbuhan Ekonomi Tahunan 6 Persen
JAKARTA – “Pemerintah Indonesia sangat menyadari manfaat yang dapat dipetik dengan mengubah pendekatan pembangunan menjadi pendekatan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas telah berupaya mengarusutamakan kerangka kerja Pembangunan Rendah Karbon (PRK) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, dan kita membutuhkan upaya yang lebih masif lagi. PRK harus menjadi upaya lintas sektor dan harus dijalankan bersama melalui komunikasi secara luas oleh berbagai pihak di semua tingkatan. Saat ini, kita harus bersama-sama menjalankan perubahan menuju PRK,” jelas Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang P.S. Brodjonegoro dalam acara Peluncuran Laporan Kajian Pembangunan Rendah Karbon Indonesia, di Ruang Djunaedi Hadisumarto, Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (26/3). Menurut Menteri Bambang, PRK dapat menghasilkan Produk Domestik Bruto (PDB) rata-rata sebesar 6 persen per tahun hingga 2045, lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan saat ini. PRK juga dapat menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sekitar 43 persen pada 2030, melebihi target penurunan emisi Indonesia yang diniatkan (National Intended Contribution/NDC). Terobosan-terobosan ini tertuang dalam laporan yang berjudul Pembangunan Rendah Karbon: Perubahan Paradigma Menuju Ekonomi Hijau di Indonesia, yang dihasilkan Kementerian PPN/Bappenas melalui Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon/Low Carbon Development Initiatives (PRK/LCDI) dengan melibatkan para mitra pembangunan, institusi riset baik di tingkat nasional maupun internasional, dan Kementerian/Lembaga terkait. Hasil laporan yang disusun melalui proses teknokratis tersebut akan diintegrasikan ke dalam RPJMN 2020-2024.
Publisher