Kementerian Perindustrian telah meluncurkan hingga delapan tahap untuk program pendidikan vokasi yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Sejak digulirkan pada tahun 2017, program ini telah mampu menggandeng sebanyak 2.074 SMK dan 745 perusahaan dari wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. “Pada tahap kedelapan ini, yang meliputi wilayah Jawa Timur, kami melibatkan 295 SMK dan 97 perusahaan. Sampai saat ini, ada 3.708 perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani, karena satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peluncuran program tersebut di Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Kamis (7/2).
Kegiatan diresmikan langsung oleh Menperin bersama Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hamid Muhammad serta Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim, Wahid Wahyudi. Pada kesempatan ini, dilakukan pula hibah mesin dan peralatan untuk mendukung praktik di SMK, dari 20 perusahaan kepada 113 SMK. Airlangga memberikan apresiasi terhadap antusiasme SMK dan perusahaan yang sudah mengikuti program yang diinisiasi oleh Kemenperin. “Dua tahun lalu, kami mengawali program link and match vokasi industri dari Provinsi Jawa Timur. Provinsi ini dipilih sebagai lokasi peluncuran yang pertama karena kami menilai Jawa Timur sebagai salah satu wilayah yang sangat concern terhadap pengembangan SMK dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan industri tertinggi,” jelasnya. Untuk itu, agar memberikan dampak yang lebih masif, Kemenperin kembali meluncurkan program pendidikan vokasi industri di Jawa Timur dengan melibatkan perusahaan-perusahaan dan SMK yang belum terfasilitasi pada tahap pertama. “Selanjutnya, kami akan meluncurkan lagi di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah,” imbuhnya. Menurut Menperin, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, fokus pembangunan nasional pada tahun ini adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas setelah gencar melakukan berbagai pembangunan infrastruktur. “Oleh karenanya, meningkatkan SDM yang kompeten, perlu dilaksanakan program pendidikan dan pelatihan vokasi secara lebih giat,” tuturnya. Salah satunya menjalankan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Upaya ini memerlukan sinergi dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik SMK sebagai penyedia lulusan, industri sebagai pengguna, serta pemerintah pusat dan daerah sebagai pembina dan pembuat kebijakan. Maka itu, Kemenperin bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat kelompok kerja yang akan mengawal pelaksanaan revitalisasi SMK di bidang industri. Sepanjang tahun 2019 nanti, program ini ditargetkan dapat menggaet sebanyak 2.685 SMK dan 750 perusahaan. “Kami berharap, perusahaan indusri dan SMK yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, agar melaksanakan program-program pembinaan dan pengembangan SMK yang telah digariskan. Selanjutnya, pemerintah daerah untuk dapat mendukung program ini,” tegas Airlangga. Selain program pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dan industri, Kemenperin juga menjalakan program lainnya dalam menyiapkan SDM industri yang kompeten, di antaranya melalui pelaksanaan pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system, pembangunan politeknik di kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI). Kemudian, pelatihan industri berbasis kompetensi dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi), serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menyambut baik adanya program pendidikan vokasi yang dilaksanakan oleh Kemenperin. “Ini sangat riil. Kami telah melihat, para kepala SMK merasa bahwa inilah link and match yang sebenarnya,” ungkap Hamid. Dia menyebutkan, saat ini jumlah SMK swasta di Indonesia sebanyak 10.500 sekolah, sedangkan SMK negeri mencapai 3.500 sekolah. “Jadi, tidak ada masalah kalau kita mampu melakukan layanan pendidikan yang terbaik dengan menghasilkan lulusan yang bisa langsung terserap kerja,” imbuhnya. Hamid berharap, fasilitasi Kemenperin ini dapat mengurangi angka pengangguran semakin kecil. “Kami menitip pesan kepada Kepala SMK dan Kepala Dinas Pendidikan, agar menata kelembagaan SMK. Kemudian, SMK refocusing ke bidang yang ditekuni sebagai core bisnis-nya, jangan campur aduk. Dan, jurusan yang tidak ada peminatnya lagi, bisa diganti dengan jurusan yang memberikan peluang pekerjaan,” tegasnya. Sementara itu, Pemprov Jatim memberikan apresiasi kepada Kemenperin, yang telah melaksanakan kembali program pendidikan vokasi industri dengan jumlah yang cukup besar. “Ini akan mendorong perekonomian daerah dan nasional. Pada tahun 2017, PDRB Jatim mencapai Rp2019,19 triliun atau memberi kontribusi 14,86 persen terhadap ekonomi nasional,” tuturnya. Menurut Wahid, 70 persen kebutuhan pokok di wilayah Indonesia timur dipasok dari Jatim. “Jadi, PDRB kalau ditambah provinsi-provinsi tersebut, sebesar 34,4 persen atau sepertiga lebih nasional dihasilkan oleh aktivitas ekonomi di Jatim,” tambahnya. Tiga penopang utama untuk aktivitas ekonomi di Jatim, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Peluang penyandang disabilitas Pada kesempatan yang sama, Menperin menyampaikan, peluang kerja di industri bukan hanya untuk masyarakat yang memiliki kelengkapan atau kesempurnaan fisik, tetapi juga dapat diisi oleh para penyandang disabilitas. Pada tanggal 31 Januari lalu, Kemenperin bersama Kementerian Sosial telah membuka diklat sistem 3 in 1 bagi 268 penyandang disabilitas di bidang industri garmen dan alas kaki yang seluruhnya akan ditempatkan bekerja di 11 perusahaan. “Kami menyambut baik dalam peluncuran program vokasi ini, pembukaan diklat sistem 3 in 1 kali ini juga diikuti oleh 50 orang penyandang disabilitas yang akan ditempatkan bekerja di PT. Pradipta Perkasa Makmur,” ungkapnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyandang disabilitas di industri tidak kalah dibanding masyarakat umum, sehingga semakin banyak perusahaan yang memberikan kesempatan kerja. Untuk itu, Kemenperin mendorong perusahaan industri lainnya dapat membuka peluang kerja bagi para penyandang disabilitas sesuai dengan bidang pekerjaan yang bisa dilakukan. Kemenperin akan memfasilitasi pelatihan untuk pembekalan kompetensinya. Dalam laporannya, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih menyebutkan, pembukaan diklat sistem 3 in 1 kali ini diikuti sebanyak 280 orang. Mereka terdiri dari diklat alas kaki oleh BPIPI Sidoarjo sebanyak 100 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT. PEI HAI Jombang dan PT. SCP Jombang, masing-masing sebanyak 50 orang. Diklat operator mesin industri garmen oleh BDI Surabaya sebanyak 80 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT. Sri Rejeki Isman (Sritex) Sukoharjo, serta Diklat elektronika oleh BDI Surabaya sebanyak 50 orang yang akan ditempatkan bekerja di PT. YEMI Pasuruan. Selanjutnya, diklat Operator Mesin Injeksi Alas Kaki khusus penyandang disabilitas oleh BDI Yogyakarta sebanyak 50 orang (terdiri dari 28 orang disabilitassensorik rungu wicara, 8 orang disabilitas fisik dan 14 orang disabilitas intelektual) yang akan ditempatkan bekerja pada PT. Pradipta Perkasa Makmur, Jombang. SDM Industri 4.0 Menperin pun mengemukakan, peningkatan kompetensi SDM menjadi salah satu program prioritas pemerintah karena dapat memacu produktivtas dan daya saing sektor industri nasional agar lebih kompetitif di kancah global. Hal ini sesuai dengan implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0. Apalagi, lanjut Airlangga, Indonesia sedang menikmati bonus demografi sampai 10 tahun ke depan, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. “Mereka ini harus menjadi aktor-aktor pembangunan atau agen perubahan, sehingga jangan sampai menjadi pengangguran yang justru akan membawa dampak sosial yang besar,” tegasnya. Guna mengantisipasi hal tersebut yang terkait dengan persaingan global dan memanfaatkan bonus demografi, Kemenperin sedang berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan industri 4.0. “Pemerintah telah menetapkan 10 agenda prioritas Making Indonesia 4.0, salah satunya adalah penguatan kualitas SDM melalui redesain kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri di era industri 4.0 serta program talent mobility untuk profesional,” terangnya. Dari pelaksanaan program pedidikan vokasi link and match SMK dengan industri, telah tersusun 34 program studi yang sesuai kebutuhan industri saat ini, di antaranya teknik kendaraan ringan, teknik mesin, instalasi listrik, teknik pengelasan, kimia industri, kimia analisis, otomasi industri, konstruksi kapal baja, teknik alat berat, pengecoran logam, perbaikan bodi otomotif, dan kelistrikan kapal. Selanjutnya, teknik pembuatan benang, pembuatan kain, penyempurnaan tekstil, produksi pakaian jadi atau garmen, teknik furnitur, gambar mesin, fabrikasi logam, kontrol proses, elektronika komunikasi, manajemen pergudangan, dan pelayanan produksi. Kemenperin juga sedang memfasilitasi pembangunan Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta dan pusat pelatihan bidang teknologi informasi (big data center and analytic) di Balai Diklat Industri (BDI) Denpasar. Selain itu, Kemenperin juga membangun pilot project mini plant industry 4.0 pada tiga Politeknik Kemenperin, yaitu Politeknik STTT Bandung, Politeknik ATI Makassar, dan Politeknik ATK Yogyakarta. “Singapura punya digital capability center. Mekanisme yang mereka lakukan, Kemenperin juga dorong, dengan melibatkan industri sebagai penyedia fasilitas, yang terkait automasi, software dan industri yang ada di masyarakat,” ujarnya. Di tengah kondisi perlambatan ekonomi di tingkat global, Kemenperin optimistis memasang target pertumbuhan industri nonmigas sebesar 5,4 persen pada tahun 2019. Adapun sektor-sektor yang diproyeksikan tumbuh tinggi, di antaranya industri makanan dan minuman (9,86%), permesinan (7%), tekstil dan pakaian jadi (5,61%), serta kulit barang dari kulit dan alas kaki (5,40%).
Editor: Administrator 3